Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemprov Jabar Keluarkan Kebijakan ASN Kerja Fleksibel

BANDUNG - Terkait upaya mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus korona Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengeluarkan kebijakan terbaru, berupa penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemrov Jabar.

Penyesuaian sistem kerja yang memungkinkan ASN Pemprov Jabar bekerja dari rumah melalui mekanisme sistem kerja fleksibel (Flexibel Working Arrangement- FWA) ini. Sistem kerja fleksibel diumumkan melalui Surat Edaran Sekda Jabar nomor 800/30/BKD yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.

Setiawan mengatakan, surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut pernyataan Presiden RI dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/28/Hukham tentang  Penanggulangan Pandemi Corona virus Disease-19 (Covid-19).

Kebijakan penyesuaian sistem kerja ini berlaku untuk para Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional non pelayanan dan Pejabat Pelaksana di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaang dimungkinkan untuk melaksanakan tugas dari rumah masing-masing (flexible  working  arangement -FWA) dengan tetap melaporkan kegiatan kerja mereka melalui TRK sebagaimana mestinya mulai tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020.

“Untuk yang para pejabat dan ASN Pemprov yang mengikuti kebijakan penyesuaian sistem kerja fleksibel (Working Flexible Arangement) ini, jadwal dan mekanisme pembagian tugasnya diatur oleh para pejabat administrator di satuan kerja masing-masing, dan dilaporkan kepada kepala Dinas/Kepala Biro/Badan di lingkungan Pemprov Jabar,” ungkapnya.

Namun, meski bekerja di rumah, para ASN Pemprov Jabar yang mengikuti kebijakan FWA harus betul-betul tinggal di rumah, dan siap dipanggil setiap saat berangkat menuju tempat tugas jika diperlukan.

Adapun sistem kerja fleksibel ini, menurut Setiawan dilakukan dengan misalnya mengatur pembagian dan distribusi kerja  media  informasi dan komunikasi  atau   media  elektronik yang tersedia, misalnya melalui email atau aplikasi penyampai pesan (WA, Telegram). Usai bekerja pada hari itu, setiap ASN yang mengikuti kebijakan FWA harus melaporkan pekerjaannya melalui E-RK (Electronik-Renumerasi Kinerja).

Sistem Kerja Fleksibel – FWA ini juga memungkinkan pelaksanaan rapat-rapat rutin dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik maupun aplikasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

“Pelaksanaan rapat-rapat bisa diminimalisir, jika memang diperlukan, dapat memanfaatkan aplikasi media elektronik yang tersedia. Namun, jika memang rapatnya harus bertemu muka, karena misalnya urgensi yang sangat tinggi dan harus diselenggarakan rapat di kantor,  harus diperhatikan jarak aman antar peserta rapat dan menerapakan social distancing,” tegasnya.

Khusus para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator ditegaskan Setiawan tetap berdinas dan masuk kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa, dengan tetap  mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19.

Kebijakan sistem kerja fleksibel juga tidak berlaku Bagi Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada aparatur  maupun masyarakat dan diminta tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dengan menaati dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar misalnya, sudah mengeluarkan surat himbauan terkait antisipasi risiko penularan infeksi Covid-19 di Unit Kerja dan Sentra Layanan Samsat se-Jawa Barat.

Pun demikian dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar yang mengeluarkan surat himbauan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19 di lingkungan DPMPTSP Jabar.

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar pun mengikuti langkah serupa. Terhitung sejak 16 sampai 27 Maret 2020, usulan penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Raperda/Rapergub/Rakepgub/Kajian Hukum lainnya melalui email dan aplikasi penyampai pesan.

Sumber: