Minta Kepastian, Guru Honorer Gerudug DPRD

CIREBON - Keputusan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Cirebon belum pasti. Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon pun menggerudug gedung DPRD, kemarin (17/3).

Mereka meminta komitmen legislatif mengeluarkan pernyataan tertulis mensupport penghasilan guru honorer yang ditetapkan melalui APBD. Harapannya, tahun 2021 mendatang kesejahteraan mereka sudah terjamin. Mengingat, kewenangan budgeting ada di legislatif. Disusul penandatanganan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang honorer. Sebab, FHPTK pun telah mendatangi komisi IV DPRD. Hanya saja, tidak ada kepastian. Meskipun ada dukungan, sifatnya hanya di lisan. Secara tertulis, Komisi IV tidak mengeluarkan.

\"Kita butuh komitmen yang jelas dari eksekutif dan legislatif. Sebab, selama ini hanya narasi yang muncul ke publik melalui media. Tanpa realisasi yang jelas. Keduanya bahkan saling lempar.  Karena itu, ini harus dikejar siapa yang peduli dengan nasib guru honorer,\"  jelas Pembina FHPTK-PGRI, Moh Rukhyat Zain, Rabu (18/3).

Dia menegaskan, pertanyaan dukungan secara tertulis itu harus secepatnya dikeluarkan legislatif. Agar ada slot anggaran di 2021 mendatang. Sebelum agenda musrenbang berakhir. Sebab, sejauh ini belum muncul.

\"Maksimal besok harus keluar. Karena dalam renstranya sampai hari ini belum ada slot anggaran untuk honorer. Kalau sekarang perbup dulu, tapi anggaran tidak ada, sama saja bohong,\" jelasnya.

Pihaknya sebenarnya tidak mendukung honorer secara pribadi. Namun mendukung siswa. \"Bagaimana kalau honorer se-Kabupaten Cirebon mogok ngajar, yang rugi siswa. Jadi, kami senyatanya tidak sedang memperjuangkan honorer. Tapi mendukung siswa,\" ucapnya.

Sementara itu, Ketua FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon, Abdul Ghofur SPd menambahkan, manakala tidak mendapatkan rekomendasi yang diharapkan, pihaknya dengan tegas akan menempuh aksi ke jalan. \"Kalau hari ini tidak muncul, kami mengambil sikap, turun ke jalan. Terlepas dari anjuran menghindari kerumunan dampak corona. Kami tidak takut. Toh tanpa itupun, kesejahteraan kita tidak ada,\" singkatnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi MSi mengaku, siap mendukung aspirasi para tenaga guru honorer. Bahkan, pihaknya akan mengeluarkan surat pernyataan mendukung kepada guru honorer.

\"Maksimal dalam satu minggu kita akan keluarkan pernyataan mendukung honorer untuk dianggarkan di tahun 2021. Jangan sampai ada ketimpangan kesejahteraan lagi antara honorer dan PNS,\" imbuhnya. (sam)

Sumber: