Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Antara Tahun 2018 dengan 2019, Turun di Kisaran 10,70%

CIREBON- Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Saat ini, jumlahnya sekitar 10,06 persen atau sekitar 217.000 orang dari total jumlah penduduk di Kabupaten sebanyak 2,1 juta. Hal tersebut mengacu data tahun 2019 yang dilansir BPS Kabupaten Cirebon.

Namun demikian, capaian tersebut jauh lebih baik dari capaian tahun 2018,  karena tahun tersebut angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon berkisar di angka 232.000 atau sekitar 10,70 persen. Secara umum, untuk angka kemiskinan memang ada penurunan, meskipun tidak signifikan.

Hal tersebut disampaikan Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Cirebon, Zainal Arifin saat ditemui Radar Cirebon di ruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, pada prinsipnya masyarakat dibagi tiga dengan hitungan 20 persen masyarakat teratas, 40 persen menengah dan 40 persen di bawah.

“Yang 40 persen warga miskin di bawah ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga. Yakni kategori hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Tapi data warga miskin di BPS ini tidak mesti sama dengan data warga miskin yang ada di Pemkab Cirebon ataupun di Dinas Sosial,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan data tersebut tidak sama, di antaranya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error, menurut Zainal, terjadi karena orang atau warga miskin, tapi tidak terdata atau tercatat sebagai warga miskin.

Sementara exclusion error adalah eror yang terjadi karena warga miskin justru tidak tercatat atau terdata sebagai warga miskin, sehingga tidak masuk ke dalam database  sebagai penerima manfaat program pemerintah.

“Jumlah inilah yang setiap saat kita cocokan dan terus lakukan validasi untuk memperkecil jumlah inclusion error dan exclusion error,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST kepada Radar Cirebon mengatakan, persoalan data menjadi salah satu masalah yang sulit diselesaikan sejak dulu. Padahal, data tersebut bersifat penting karena sebagai basis kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, ia sangat mendukung pemerintah melakukan perbaikan dan terobosan, terkait tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu.

“Harus diakui data di kita masih tumpang tindih. Kadang data dari dinas dan dinas lainnya tidak sama. Makanya, saya sangat mendukung upaya pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan valid,” ungkapnya. (dri)

Sumber: