Siapkan Anggaran Rp15 M, Pemkab Tunjuk RSUD Cideres sebagai Rujukan PDP Covid-19

MAJALENGKA – Perkembangan kasus virus Corona di Indonesia membuat sejumlah daerah menyiapkan langkah teknis operasional penanganan preventif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka saat ini berupaya mendata para TKW maupun TKI yang akan pulang ke daerah asal (Majalengka).

Bupati Dr H Karna Sobahi MMPd menyebutkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi penanganan virus corona di Kabupaten Majalengka. RSUD Cideres ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan bagi PDP Corona. Ketika pendataan tenaga migran sudah dilakukan, tim pencegahan akan memberikan mereka sosialisasi.

“Kita akan mengimbau bagi TKI/TKW yang baru datang untuk diisolasi. Mereka kita sarankan untuk tidak bepergian dan tetap di rumahnya masing-masing. Aktivitas mereka juga akan kami pantau,” kata Bupati, Rabu (18/3).

Pihaknya juga telah memerintahkan kepada seluruh camat untuk agar setiap desa dapat melaporkan progress perkembangan melalui pusat informasi koordinasi Covid-19 secara berkala. Setiap kepala desa dapat memberikan informasi faktual dan melaporkan ke Pikom Majalengka maupun provinsi.

Disamping itu, Pemkab Majalengka juga terus memenuhi sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk PDP di RSUD Cideres. Sehingga bila diketahui ada pasien corona asal Majalengka, penanganan segera bisa dilakukan.  

“Selain itu, kami tengah menyiapkan seluruh biaya penanganan preventif Covid-19 baik PDP maupun ODP yang telah dianggarkan sekitar Rp15 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana tanggap darurat dan bantuan provinsi sesuai dengan keperluan yang digunakan,” tandas Karna.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres, dr H Asep Suandi M EPid menambahkan pihaknya sedang menyiapkan ruang isolasi bagi PDP Corona di Kabupaten Majalengka. RSUD juga telah membentuk tim khusus perawatan terhadap pasien Corona untuk penanganan khusus di ruangan tersebut.

“Ruangan tersebut berkapasitas 12 tempat tidur. Petugasnya pun khusus. Kami tengah membuat alur khusus PDP untuk tindakan preventif. Kami juga telah mengusulkan kebutuhan alat pelindung diri (APD) ke pak bupati melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berikut insentif petugasnya,” tambahnya. (ono)

Sumber: