Panglima Beberkan Data Covid-19 di Lingkungan TNI: 1.187 Kasus, 55 Positif, 15 Meninggal Dunia

Ia menilai, jalan tikus tersebut dimanfaatkan PMI dari Malaysia masuk ke Indonesia. Sehingga personel TNI disiagakan untuk menjaga ribuan jalur tersebut. Para PMI yang masuk ke Indonesia lewat jalur tikus diamankan untuk dilakukan pengecekan kesehatan.

“Mereka dilakukan screening untuk ditentukan tindakan apakah harus diisolasi atau diizinkan kembali ke kampung halamannya sambil melaksanakan isolasi mandiri,” tuturnya.

Tak hanya itu, hampir setiap hari pesawat TNI mengantar alat pelindung diri (APD) ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini TNI masih menyimpan kurang lebih 100.000 APD di Gudang Merpati Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Sewaktu-waktu apabila diperlukan, kami akan langsung mengirim sesuai permintaan. Ini yang mengatur Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. Tapi biasanya tembusan langsung ke Asisten Operasional (Asops) Panglima TNI, kemudian baru dilaporkan ke Gugus Tugas,” ucap Hadi.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas merasa saat ini Indonesia tidak mempunyai otoritas kesehatan yang kokoh. Menurut Yaqut, otoritas kesehatan kokoh bisa diukur dari empat hal. Yakni staf, kedua peralatan, bangunan dan sistem prosedur operasional (SOP) medis yang memadai.

Menurutnya, ada tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 mengeluh kekurangan APD dan ventilator di rumah sakit rujukan. Begitu pula, ada pasien yang ditolak masuk ke RS rujukan di daerah. Alasannya rumah sakit tersebut kurang memiliki fasilitas medis untuk menangani Covid-19.

“Ini adalah bukti kurang memadainya staf, staf, dan struktur yang dimiliki Indonesia. Kemudian, ada jenazah korban Covid-19 yang ditolak masyarakat, juga sebagai bukti kurangnya SOP yang diterapkan. Tolong hal ini harus dibenahi agar Indonesia dipandang memiliki otoritas kesehatan yang kokoh dalam mempercepat penanganan Covid-19,” paparnya. (rh/fin)

Sumber: