PDIP-Desa Resmi Bercerai

SUMBER – Sikap PDIP melakukan perlawanan terhadap kubu pendopo ternyata bukan sekadar omong kosong belaka. Perseteruan dua kekuatan besar itu semakin serius dan menegangkan. Tidak hanya itu, keseriusan tersebut dibuktikan dalam rapat paripurna DPRD yang membahas pandangan fraksi-fraksi tentang alokasi anggaran tahun 2012, Selasa (2/7). Pantauan Radar, rapat yang memakan waktu dua jam tersebut sempat memanas ketika fraksi PDIP menyampaikan pandangan alokasi anggaran tahun 2012. Sekretaris fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon Suhendi Azhari secara lantang menyatakan menarik dukungan terhadap semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bupati. Pernyataan tersebut, tentu tidak diambil secara sepihak, tapi sebuah keputusan dari DPC, DPD, dan fraksi PDIP. “Kami menyatakan sekali lagi dengan tegas, PDIP tidak akan mem-back up bupati dan kebijakan bupati tidak diwarnai lagi oleh PDIP,” jelas Suhendi dalam rapat paripurna, Selasa (2/7). Karena menurutnya, publik yang mengetahui secara makro bahwa Bupati Dedi merupakan mitra koalisi dengan Golkar, yang dalam mengambil kebijakan dan keputusan diwarnai oleh PDI Perjuangan. Dengan pernyataan Dedi atau pihak pendopo yang sudah siap melakukan perlawanan terhadap PDIP, maka PDIP mengambil keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwa PDIP dengan pendopo berseberangan jalan. “Kami PDIP sudah memutuskan menjadi oposisi dengan pihak pendopo,” terangnya. Meskipun PDIP mengambil langkah opisisi, tapi pihaknya tetap pro terhadap rakyat. Jika ada kebijakan bupati yang menyimpang, PDIP akan tetap melakukan kritik. Artinya bukan dalam konteks personal. “Kita masih tetap berkawan sesuai dengan konsep almu’minu ahlul mu’min al muslimu ahlul muslim,” ucapnya. Tetapi, lanjut Suhendi, bupati telah memilih berbeda persepsi dalam hal politik. Selain itu, PDIP sekarang ini sudah tidak menjadi bingkai of fine of the public compety. Artinya bahwa, yang sudah terjalin dalam rumusan kebijakan ke depan, nantinya semua itu akan di luar konsep dan kewenangan PDIP. “Untuk itu kami berterima kasih kepada kemitraan hari ini termasuk kepada Wakil Bupati Ason Sukasa, tapi sekali lagi kami menegaskan fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan mendukung akan menolak semua kebijakan bupati,” terangnya. Sementara itu, anggota Fraksi GBR Hermanto, akan tetap mendukung masa pemerintahan Dedi Supardi dan Ason Sukasa (Desa). “Hidup Bupati Dedi, kami masih mendukung,” terangnya. HANURA TETAP KRITIS Berbeda dengan Fraksi PDIP yang menyatakan secara langsung mencabut dukungannya di parlemen terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Drs H Dedi Supardi dan Ason Sukasa SmHk, fraksi Demokrat akan tetap mendukung seluruh kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap rakyat hingga masa akhir jabatannya nanti. Kepada Radar, anggota Fraksi Demokrat sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon H Agus Effendi SH MH mengatakan, Partai Demokrat akan tetap berkomitmen dengan perjanjian koalisi pada saat pemilukada 2008 lalu, yakni mengusung pasangan H Dedi Supardi-H Ason Sukasa sampai dengan masa akhir jabatannya Desember mendatang. “Oleh karenanya kita tidak cabut dukungan di parlemen, walaupun saat ini kami mencalonkan orang lain karena hal itu hak politik,” katanya. Jika memang sikap PDIP demikian, hal tersebut adalah hak mereka dan partai serta fraksi Demokrat tidak berhak untuk masuk wilayah pihak lain. “Mangga, itu sah-sah saja,” imbuhnya. Sementara, secara tegas PBB yang di perlemen bergabung dengan Partai Gerindra dan PPRN dalam satu fraksi akan pasang badan mengawal seluruh kebijakan Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM dan H Ason Sukasa SmHk hingga masa akhir jabatan nanti. “PBB masih partai pendukung pasangan Desa dan akan kawal hingga khusnul khotimah,” tegas Hermanto, Ketua DPC PBB Kabupaten Cirebon. Walaupun saat ini PBB sudah mengambil sikap berkoalisi dengan PKB dan PPP mengusung pasangan yang bukan dari keluarga pendopo, pihaknya akan tetap mempertahankan komitmen pada pemilukada 2008 lalu. “Kita tidak punya masalah dengan Bupati Dedi, perkara sekarang kita koalisi dengan yang lain itu terhitung ketika pasangan yang kami usung menang dalam pemilukada mendatang,” terangnya. Fraksi Golkar sendiri belum mengambil sikap dan akan menunggu instruksi dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon. “Kita belum ada pembahasan ke arah sana,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Dody T Basuni SH. Berbeda dengan Fraksi Hanura. Walau saat ini sudah berkoalisi dengan pihak pendopo, namun di parlemen akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon yang dinilai tak pro terhadap rakyat. “Kalau tidak pro kepada rakyat, kita akan tetap kritisi. Bahkan secara pribadi saya dekat dengan pendopo, tapi kalau ada kebijakan bupati yang tidak pada rakyat, saya pun angkat bicara,” papar Supirman SH. Secara garis besar, pihaknya sangat menghormati rekan-rekan di PDIP yang mencabut dukungan. Tong Eng –sebutan Supirman- meyakini, jika keputusan itu sudah dimusyawarahkan dengan baik dan rasional serta mempertimbangkan berbagai hal. “Itu keputusan politik, ya sah-sah saja,” pungkasnya. (sam/jun)

Sumber: