Tegas, BPD Se-Kabupaten Cirebon Menolak Honornya Dipotong

CIREBON - Asosiasi Forum BPD Kabupaten Cirebon, menolak keras adanya pemangkasan anggaran honor anggota dan operasional kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2020. Pasalnya, sebelum dipotongpun honor anggota BPD hanya Rp 250 ribu perbulan.

\"Artinya, tidak potong saja, kami hanya menerima Rp 250 ribu. Bagaimana kalau dipotong,\" kata Sekretaris Asosiasi Forum BPD Kabupaten Cirebon, Ibnu Katsir, Sabtu (16/5).

Menurut Katsir, pemotongan honor anggota BPD merupakan dampak dari refocusing anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan pergantian Perbup No 2 tahun 2020 menjadi Perbup No. 26 Tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB untuk wilayah Kabupaten  Cirebon. \"Maka pengalokasian Dana Desa (ADD) untuk Honor dan Operasional BPDdipotong dan jumlahnya sangat signifikan, hampir 75 persen,\" tuturnya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Cirebon, pada (11/5) lalu, dia memaparkan bahwa anggota BPD akan mendapatkan honor sebesar Rp 175 ribu per bulan, yang pada awalnya Rp 250 ribu. \"Tadinya, kami hanya akan mendapatkan honor Rp 150 ribu, kemudian setelah ada pertemuan dengan Bupati Cirebon, ditambah menjadi Rp 175 ribu. Tapi, kami tetap menolak karena tidak seimbang dengan kinerja yang sudah kami lakukan serta tanggung jawab terhadap masyarakat,\" paparnya.

Maka, Ibnu dengan tegas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghitung ulang refocusing anggaran Alokasi Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19. \"Sesuai kesepakatan para perwakilan anggota BPD, kami tetap meminta dihitung ulang lagi, agar pemangkasan anggaran tidak mengenai BPD, jadi honor BPD harus sesuai dengan Perbup No 2 Tahun 2020,\" tegas pria yang biasa disapa Kang Katsir tutur Kang Ibnu.

Apabila tuntutan Asosiasi Forum BPD se Kabupaten Cirebon tidak dipenuhi, Kang Katsir menambahkan akan kembali menemui Bupati. \"Kami juga sepakat, apabila kemauannya tidak dipenuhi, maka direncana akan datang lagi ke Bupati Cirebon. Semoga, kebijakan yang diambil oleh Pemkab Cirebon tidak menyakitkan salah satu lembaga yang ada di lapangan,\" pungkasnya. (jun)

Sumber: