Fraksi DPRD Terbelah

Jika saat ini Gerindra dituding pro pemerintah, justru menurutnya Gerindra yang paling tajam menanyakan transparansi gugus tugas Covid-19. Gerindra bahkan fokus mempertanyakan refocusing dan realokasi anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya mengenai uraian tenda yang tidak jelas.

Gerindra mempertahankan banggar sebagai alat pengawasan gugus tugas Covid-19 karena mempertahankan kesepakatan awal. Menurut Edi pansus saat ini belum diperlukan dan lebih baik mengoptimalkan pengawasan melalui banggar.

“Kalau ada yang mempertanyakan mengenai PSBB yang dianggap bermasalah, tingal panggil saja TAPD oleh banggar. Kalau perlu pertemuan banggar dengan TAPD dan gugus tugas seminggu sekali. Ketika harus dibentuk pansus pun, jangan sampai hanya untuk mencari panggung,” tegasnya.

Sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Komisi I, Edi juga memaksimalkan pengawasan dengan memanggil dinas-dinas yang terkait penanganan Covid-19. Dia berpendapat pengawasan banggar lebih luas. Ia justru khawatir jika dibentuk pansus malah tidak optimal. Jika tidak lebih baik dibanding bangar, maka Gerindra dengan tegas menolak pembentukan pansus.

Sementara Ketua Fraksi PDIP H Didi Supriadi SH membenarkan pernyataan yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra. Fraksi PDIP menurutnya juga mengacu pada hasil rapat pmpinan fraksi-fraksi 19 April 2020 lalu. Rapat tersebut menghasilkan keputusan pengawasan baik anggaran maupun pelaksanaan penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh banggar.

“Banggar sudah berjalan, bahkan sudah dua kali rapat baik dengan TAPD maupun dengan gugus tugas,” terang Didi.

Menurutnya, baik TAPD maupun gugus tugas sampai sejauh ini cukup transparan menjelaskan anggaran dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diserap sesuai pertanyaan yang diajukan banggar. Sehingga PDIP menilai tidak perlu lagi ada pansus dan tinggal mengefektifkan badan anggaran sesuai kesepakatan awal pimpinan-pimpinan fraksi. (iim)

Sumber: