DOB Terganjal Keuangan Negara, Pemerintah Fokus untuk Tangani Pandemi Covid-19

JAKARTA-Moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) belum akan dicabut. Anggaran pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjelaskan, moratorium pembentukan DOB dilakukan atas pertimbangan kondisi keuangan negara. Saat ini, pemerintah masih menambah realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Faktor kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat harus bisa terhimpun dan dilakukan. Namun tetap dengan memperhitungkan kemampuan keuangan negara,\" katanya, Kamis (6/8).

Ma\'ruf juga mengatakan, pertimbangan lain pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah karena masih ada DOB yang belum optimal dalam menjalankan pembangunan. Karenanya evaluasi terus dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut. “Termasuk juga pertimbangan teknis lainnya sebagai hasil evaluasi daripada bentukan DOB pada periode sebelumnya,\" ungkapnya.

Ditegaskannya pula, pembentukan DOB bukan merupakan solusi utama mengatasi persoalan daerah. Karenanya, hingga saat ini pemerintah pusat masih belum membuka kesempatan pemekaran bagi daerah.

Dijelaskannya, solusi masalah di daerah adalah implementasi kebijakan secara menyeluruh oleh pemerintah setempat.

“Pemekaran DOB itu bukan satu-satunya solusi masalah pemerintahan daerah. Optimalisasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat itu merupakan solusi masalah pemerintah daerah,” katanya.

Implementasi kebijakan tersebut, katanya, antara lain dengan mengoptimalkan program-program yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bisa menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada masyarakat. “Misalnya dengan dana desa, program pencegahan stunting, program jaminan dan bantuan sosial lain, itu alternatif solusinya,\" terangnya.

Karenanya, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) itu mengatakan, pembentukan DOB ke depannya akan dilakukan lebih selektif dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional. “Sebagaimana saya katakan, kalau pemekaran DOB ini sebenarnya merupakan bagian dari solusi menyeluruh terhadap penyelesaian masalah yang ada,\" tegasnya.

Terkait rencana pembukaan moratorium terbatas untuk Papua dan Papua Barat, Wapres menyebut masih dalam pembahasan. Wacana moratorium terbatas tersebut muncul usai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 61 tokoh setempat.

“Saat itu para tokoh Papua dan Papua Barat minta pemekaran menjadi tujuh provinsi baru. Namun, Presiden menyatakan tidak mungkin sebanyak itu. Yang mungkin dua atau tiga provinsi,\" katanya.

Mengenai wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan, Ma\'ruf menyanggupi untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

Penjelasan yang dilontarkan Wapres tersebut untuk menanggi pernyataan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Dia menanyakan wacana pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas, khusus Provinsi Papua dan Papua Barat akan menimbulkan dikotomi.

“Karena permasalahan Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan juga sama strategisnya dengan Papua. Jadi, kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat,\" kata Nono.

Sumber: