KemenkopUKM Pastikan Penyaluran Banpres Produktif Tepat Sasaran

JAKARTA- Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa dana hibah sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku Usaha Mikro dipastikan tepat sasaran. Bahkan demand dan penyalurannya dinilai cukup tinggi.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam diskusi FMB9 bertajuk “Bantuan UMKM Sudah Efektifkah?” di Jakarta, Jumat (4/9).

MenkopUKM Teten menyebut, pelaku UMKM yang tak bisa bertahan lagi, didorong untuk masuk dalam bantuan sosial dengan kategori kelompok miskin baru. Untuk ini, yang sementara masih berusaha dibantu adalah pembiayaan dan penyerapan produknya. Teten mengatakan, bantuan diberikan sebagai upaya pemerintah agar ada uang bergulir di masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli.

“Harapannya supaya di kuartal III 2020 ini kita keluar dari pertumbuhan negatif, terdorong akibat mulai naiknya daya beli. Target awal Banpres Produktif ini 12 juta pelaku usaha, karena demand-nya tinggi. Baru seminggu saja ada Rp13 triliun sudah tersalurkan,” ucap Teten.

Dari data KemenkopUKM, per 03 September 2020, realisasi Banpres Produktif mencapai Rp13,4 triliun kepada 5.591.204 usaha mikro. Di mana tahap awal akan disalurkan sebesar Rp22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha. Saat ini menurut Teten, pihaknya sudah memiliki data penerima yang sudah divalidasi hingga 19 juta pelaku usaha.

Data tersebut dihimpun KemenkopUKM bersama berbagai kementerian/lembaga mulai dari Kemenkeu, OJK, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, BPKP maupun Himbara yang terus didata secara rutin dan disalurkan langsung ke rekening “by name by address”.

“Kami pastikan tepat sasaran, saya sudah cek di lapangan, feeling mereka memang tak mau uangnya dipakai konsumsi, mentalnya pengusaha meskipun mikro,” sebut Teten.

Ia menegaskan, segala upaya dilakukan pemerintah dalam membantu keberlangsungan UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga KUR, dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maupun Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Selanjutnya dalam memastikan apakah bantuan yang diberikan efektif, MenkopUKM Teten siap melakukan tahapan evaluasi pelaksanaan program stimulus UMKM. Salah satunya membentuk kelompok kerja untuk mengawal program, meningkatkan pengawasan di daerah dengan melibatkan dinas maupun Himbara dan lembaga pengusul lainnya.

Teten melanjutkan, ke depan akan memastikan bagaimana produk UMKM bisa terserap oleh masyarakat. Saat ini yang punya daya beli adalah pemerintah dan BUMN, dan ada kebijakan belanja pemerintah serta lembaga lain untuk membeli produk UMKM hingga senilai Rp307 triliun. Pihaknya melakukan percepatan melalui kerja sama dengan LKPP, serta mengembangkan Pasar Digital (PaDi) bersama 9 BUMN yang secara gradual akan ditambah jumlah keikutsertaan BUMN.

“Saya rasa kalau ini semua digerakkan, ekonomi kita bisa terdongkrak kembali. Sekitar 200 juta masyarakat dibangkitkan kesadarannya untuk beli produk UMKM akan sangat efektif, ini kekuatan yang perlu kita tumbuhkan,” pesan Teten.

Kejar Target

Menyoal ini, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya memiliki enam tugas pokok dengan total bantuan anggaran sekitar Rp488,06 triliun dengan total sasaran sekitar 120 juta rakyat Indonesia. Dari jumlah itu, program stimulus yang paling besar di perlindungan sosial mencapai Rp204,95 triliun. Selanjutnya, bantuan UMKM lewat PEN sekitar Rp123,46 triliun.

“Tugas kami mempercepat anggaran. Bansos terbesar diberikan ke UMKM mengapa? Selama ini UMKM menjadi roda ekonomi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Namun perlu saya akui, karena programnya banyak, ini yang menyebabkan eksekusinya cukup sulit,” ucap Budi.

Sumber: