Penguatan Mutu Pendidikan Melalui Pendampingan Pengawas

- Kebijakan ini dapat dilihat sebagai perbaikan bertahap dari sistem pengawasan yang sudah ada, bukan perubahan radikal.  

- Pemerintah tidak mengubah struktur pengawasan secara drastis, tetapi memperkuat peran pengawas melalui pendampingan.  

- Kelemahan: Pendekatan incremental mungkin kurang efektif jika akar masalah mutu pendidikan adalah struktural (misalnya, kurangnya anggaran atau kesenjangan infrastruktur).  

c. Teori Advocacy Coalition Framework (Sabatier)

Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh koalisi berbagai aktor:

Kemendikbudristek sebagai pembuat kebijakan.

LPMP/BPMP dan pengawas sebagai pelaksana.

Sekolah dan pemerintah daerah sebagai penerima manfaat dan pelaksana lapangan.

Koalisi ini terbentuk berdasarkan keyakinan bersama akan pentingnya peningkatan mutu berbasis pendampingan, yang juga selaras dengan filosofi Merdeka Belajar.

d. Teori Implementasi Kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1973) 

BACA JUGA:Pusat, Provinsi dan Kabupaten Cirebon Berkolaborasi, Sophi: Percepatan Pembangunan Bakal Terlaksana

- Kendala implementasi:  

  - Kapasitas pengawas yang berbeda-beda.  

  - Keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung.  

  - Resistensi dari pihak sekolah yang menganggap pendampingan sebagai beban tambahan.  

Sumber: