Putus Rantai Kemiskinan, Pesantren Harus Jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pesantren tidak hanya menjadi pusat pengkajian ilmu agama Islam, tapi harus naik kelas menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis 17 Juli 2025.

“Pesantren telah lama menjadi tempat bagi siapa pun, termasuk masyarakat miskin, untuk mengakses pendidikan. Ini kunci penting dalam memotong rantai kemiskinan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pesantren perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, dan jaringan distribusi produk lokal.

Dengan transformasi ini, pesantren tidak hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga santri yang mandiri secara ekonomi.

BACA JUGA:Selama Semester I 2025, PT KAI Daop 3 Cirebon Layani 2 Juta Penumpang

BACA JUGA:Kedapatan Edarkan Obat Keras, Satresnarkoba Polres Ciko Tangkap Pemuda di Gunungjati

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini, akan terus mengorkestrasikan dukungan lintas kementerian/lembaga, guna memperkuat peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Mari kita perkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan, agar seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Sementara, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, yang mendorong pesantren naik kelas menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Menko ke Cirebon, terutama dengan membawa agenda yang sangat relevan bagi daerah kami sebagai kota santri,” katanya.

Imron menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik wilayah pesisir yang menghadapi beragam tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya saing SDM, hingga tingginya angka kemiskinan.

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Implementasi Paspor Desain Merah Putih Ditunda, Imigrasi Fokus Tingkatkan Pelayanan

BACA JUGA:DPRD Setujui 3 Raperda Jadi Perda, Walikota Cirebon: Hadirkan Pemerintahan Adaptif dan Berpihak ke Rakyat

“Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih 11 persen atau sekitar 245 ribu jiwa. Namun kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka ini,” ujarnya.

Ia menyebut, ratusan pesantren yang tersebar di wilayahnya tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga aktif membangun ekonomi kerakyatan.

Karena itu, pemerintah daerah siap mendukung setiap langkah peningkatan kapasitas pesantren.

BACA JUGA:Sidang di PN Surabaya, Nany Widjaja Tunjukan 24 Bukti Kepemilikan Tabloid Nyata

“Dengan pesantren ekonomi, warga mendapatkan pengaruh positif yang signifikan. Harapannya, pesantren dapat naik level sebagai game changer dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga mendukung penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai basis penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran. (*)

Sumber: reportase