Ok
Daya Motor

Anggaran Belanja Publik di Perubahan APBD Jabar 2025 Naik, Inilah Tiga Sektor Jadi Prioritas Pembangunan

Anggaran Belanja Publik di Perubahan APBD Jabar 2025 Naik, Inilah Tiga Sektor Jadi Prioritas Pembangunan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.-Gravinda-Biro Adpim Jabar

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Alokasi anggaran belanja publik di perubahan APBD Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2025 dinaikkan dua kali lipat oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Alokasi belanja publik yang dinaikkan oleh Dedi Mulyadi dalam perubahan APBD Provinsi Jabar diperuntukkan pada sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, kebijakan ini dilakukan guna menambah belanja pemerintah yang tepat sasaran, agar laju pertumbuhan ekonomi (LPE) meningkat.

BACA JUGA:Dukung Program Pemprov Jabar, Pemkot Cirebon Optimalkan Pembangunan Infrastruktur dan Hunian Layak

BACA JUGA:30 Warga Kesenden Terima Bantuan Perbaikan Rumah dari Pemprov Jabar

BACA JUGA:Warga Gunungsari Dalam dan Baru Resah, Sertifikatnya Diblokir BPN Akibat Klaim Pemprov Jabar

“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun,” katanya dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 23 September 2025.

Dia menambahkan, untuk sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan menjadi Rp767 miliar atau naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

“Kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa,” imbuhnya.

Guna menopang kebutuhan belanja tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan pendapatan APBD Perubahan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.

BACA JUGA:Buntut Ricuh di Unisba dan Unpas, Pemprov Jabar dan Universitas Sepakat Bentuk Forum Rektor

BACA JUGA:PKS Usul RSUD Linggajati Kuningan Dikelola oleh Pemprov Jabar, Demi Apa?

“Target PAD kita Rp31 triliun  di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 triliun,” ungkap Sekda Herman.

Diakui, target pendapatan yang diusung dalam perubahan APBD 2025 memang tinggi, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target.

“Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.

Dia juga mengaku, dalam merealisasikan target tersebut tidaklah mudah, mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.

Maka, upaya mitigasi lain akan dilakukan Pemprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak menurun, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan. “Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase

Berita Terkait