Komisi IX DPR RI Desak BGN untuk Evaluasi Total Tata Kelola Program MBG

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Ribuan siswa mengalami keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuat Komisi IX DPR RI angkat bicara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dalam keterangannya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.

"Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan," ucapnya, Sabtu 27 September 2025.

Dikatakan, evaluasi yang diharus dilakukan dalam program MBG harus detail. Artinya, setiap mata rantai pasok, mulai dari sumber dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga pengantaran harus benar-benar di cek.

BACA JUGA:BGN Bentuk Dua Tim Investigasi Tangani Kasus Keracunan pada Program MBG

BACA JUGA:Ribuan Siswa Keracunan, BGN Sampaikan Permintaan Maaf dan Siap Bertanggung Jawab

BACA JUGA:SPPG Harjamukti Siap Operasi, Tunggu SK Penugasan SPPI dari BGN

"Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya," ungkap wakil ketua komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan tersebut.

Pihaknya mengungkapkan, maraknya kasus keracunan jangan dianggap sepele, karena keselamatan penerima manfaat harus jadi prioritas utama.

Dia pun mendorong BGN untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan standardisasi keamanan pangan pada program MBG.

BACA JUGA:Makin Banyak Kasus Keracunan MBG, Begini Respons Ortu Siswa di Cirebon, Ada Usul dari DP

BACA JUGA:Danramil Harjamukti Bersama Forkopimcam Tinjau Dapur Sehat SPPG Program MBG di Kecamatan Harjamukti

Putih menilai MBG merupakan investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui aspek yang fundamental, yakni pemenuhan gizi.

Karena itu, ia berpendapat penghentian program justru akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, kata dia, yang perlu dilakukan adalah memastikan perbaikan menyeluruh tata kelola agar program MBG bisa kembali ke tujuan awal sesuai visi dari Presiden Prabowo Subianto. (*)

Sumber: reportase