Respons KDM Setelah Menkeu Purbaya Minta Maaf, Tagih Dana Bagi Hasil

RADARCIREBON.COM – Respons Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa minta maaf.

Purbaya minta maaf atas pernyataannya yang sempat membikin gaduh soal kas daerah yang mengendap di perbankan.

Ketika ditanya wartawan mengenai permintaan maaf Purbaya, KDM mengatakan, tidak perlu ada yang diamaafkan.

Dia menganggap pernyataan Purbaya soal kas daerah sebagai kritik. Menurut KDM, pemerintah pusat berhak mengkritik pemerintah daerah. Maka, tidak ada yang salah. 

BACA JUGA:DPRD Desak Benahi Regulasi Sewa Lahan Pertanian

BACA JUGA:ASN Majalengka Kapan WFH? Begini Jawaban Sekda Aeron Randi

"Tidak perlu ada yang dimaafin ya. Menurut saya itu tidak salah. Tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah," kata KDM kepada media dilansir dari JPNN, Kamis (6/11/2025).

Alih-laih menanggapi permintaan maag Purbaya, KDM justru menagis dana bagi hasil yang belum ditransfer dari pusat ke daerah.

Menurut dia, Pemprov Jabar sangat berharap hak yang seharusnya sudah dibayar oleh pemerintah pusat ini segera diatasi.

"Yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kami inginkan, satu, dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belu dibayarkan, segera dibayarkan," tandasnya. 

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Bahas Raperda KTR, Pedagang Kecil dan Warung Kelontong Resah

BACA JUGA:KPK Periksa Satori dan Istri di Polres Ciko, Siapa Oknum yang Diduga Menghilangkan Alat Bukti?

Gubernur Dedi menekankan pentingnya dana bagi hasil tahun anggaran 2024 yang belum dibayar oleh pusat ke daerah.

Khusus di Jawa Barat, lanjut KDM, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kebencanaan.

Sumber: