Tokoh Cirebon Timur Soroti Banyak Pabrik Besar yang Abaikan Potensi Tenaga Kerja Lokal

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Aktivis dan pemerhati sosial di wilayah Cirebon Timur, H Dade Mustofa Efendi menyuarakan kegelisahan publik terkait keberadaan puluhan pabrik yang berdiri dan beroperasi di kawasan Cirebon Timur.

Meski saat ini di wilayah Cirebon Timur berjamur pabrik, namun belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal.

Haji Dade menyebut, banyak pabrik yang justru lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah, sementara potensi dan hak warga lokal untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak kerap terpinggirkan.

BACA JUGA:Penanganan Banjir di Cirebon Timur, Bangun 3 Pintu Air di Mekarsari - Gunungsari

BACA JUGA:Wakil Bupati Cirebon Janji Atasi Banjir Cirebon Timur, Libatkan BBWS untuk Solusi Permanen

BACA JUGA:Cirebon Timur Langganan Banjir, Belasan Desa Terendam dari Kecamatan Gebang hingga Waled

“Wilayah ini tumbuh dengan industri dan investasi besar, tetapi masyarakat lokal justru hanya menjadi penonton di tanah sendiri.”

“Tingkat pengangguran masih tinggi, sementara lowongan kerja seolah tak dapat diakses oleh anak-anak muda Cirebon Timur,” sebutnya.

Lebih jauh, Dade sering menerima keluhan adanya indikasi praktik mafia ketenagakerjaan yang diduga memungut uang dengan kisaran Rp3 hingga 5 juta sebagai syarat agar seseorang bisa diterima bekerja di pabrik-pabrik tertentu.

“Kami menerima banyak laporan dari warga yang dimintai pungutan, dengan dalih ‘uang administrasi’ agar bisa segera masuk kerja.”

“Ini sudah termasuk tindakan pungli dan eksploitasi ekonomi masyarakat kecil, Bahkan oknum tertentu seperti menjadi HRD bayangan menerima dan menyalurkan calon tenaga kerja dengan memungut uang pelicin atau pungutan liar (pungli)," tambahnya.

BACA JUGA:3 Bulan Diresmikan Malah Ambrol, Jembatan di Cirebon Timur Ditutup Lagi, Warga Pertanyakan Kualitas Proyek

BACA JUGA:Perjuangan Pemekaran Cirebon Timur Harus Berdiri di Atas Azas Musyawarah, Bukan Forum Elit

Ironisnya, berbagai indikasi ini terkesan dibiarkan oleh instansi terkait yang dianggap tutup mata. Manajemen perusahaan pun belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Dade mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon dan instansi ketenagakerjaan untuk melakukan investigasi menyeluruh, menindak tegas para pelaku pungli, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memberi prioritas nyata kepada tenaga kerja lokal.

“Kami akan terus bersuara sampai hak-hak warga Cirebon Timur benar-benar diperhatikan. Industri harus hadir memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan baru."

"terlebih Cirebon Timur saat ini sedang berbenah untuk menjadi DOB yang tentunya kedepan harus bisa menjamin suasana investasi yang kondusif dan peluang ketenagakerjaan yang diperuntukan bagi warganya” pungkasnya. (sam)

Sumber: reportase