DPRD Dorong Sinkronisasi Data Sosial dan Kesehatan Warga Miskin

CIREBON, RADARCIREBON.COM -Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH, turun langsung ke lapangan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon meninjau sejumlah warga di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, yang tengah sakit dan diketahui tidak aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Sophi Zulfia menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial dan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan.  

“Kami melihat ada ketidaksesuaian data di lapangan. Ada warga yang semula masuk kategori desil 1, tetapi kemudian naik menjadi desil 6, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Akibatnya mereka tidak lagi mendapat bantuan,” ujar Sophi Zulfia di sela peninjauan, belum lama ini.

Ia menegaskan, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data antara Puskesos, BPS, dan Dinas Sosial, sehingga banyak warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terdata.

BACA JUGA:DPRD Ingatkan Eksekutif Soal Revisi Perda Pajak, Tak Jadi Beban Baru bagi Masyarakat

Bahkan, ada pula warga yang tidak mendapatkan bantuan karena terindikasi judi online, padahal faktanya tidak memiliki ponsel.

“Ini persoalan serius. Kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat agar ada perbaikan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial (DTSEN). DPRD juga tengah memproses Raperda tentang Data Desa Presisi agar ke depan penyaluran bantuan tepat sasaran,” terangnya.

Ketua DPRD menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan pembaruan dan validasi data kesejahteraan masyarakat agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada warga yang membutuhkan.
“Kami ingin agar tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan berobat hanya karena persoalan administratif. Data harus presisi, bantuan harus tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk membantu mengaktifkan kembali kepesertaan warga yang nonaktif.

“Kami akan lakukan pemadanan data. Jika memang layak dan memenuhi kriteria, maka akan kami ajukan agar BPJS-nya bisa diaktifkan kembali,” jelas Eni.

BACA JUGA:DPRD Minta DLH Perkuat Penanganan Sampah-RTH

Ia juga memberikan edukasi kepada warga agar tetap disiplin dalam pengobatan, khususnya bagi pasien yang menjalani perawatan penyakit kronis seperti kanker.

“Tadi ada pasien dengan penyakit kanker, kami minta untuk tetap semangat dan rutin kontrol. Kalau disiplin, peluang sembuhnya tinggi,” katanya.

Kepala Desa Kecomberan, Mastur Hidayat menyampaikan, apresiasinya atas perhatian DPRD dan dinas terkait. Ia mengakui bahwa sebagian besar persoalan yang terjadi di desa berakar dari data yang tidak sinkron antara pusat dan daerah.

Sumber: