Komisi I DPRD Evaluasi Kinerja Satpol PP Menegakkan Perda

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) menjadi sorotan serius Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. 

Hal itu terungkap melalui rapat evaluasi kerja, saat membahas LKPJ Bupati Cirebon Tahun Anggaran 2025, kemarin. Agenda ini menjadi bagian penting dari fungsi kontrol DPRD terhadap pemerintahan daerah.

Lembaga legislatif menekankan pentingnya peningkatan kinerja sekaligus penguatan fungsi pengawasan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Ketua Komisi I, Rohayati AMd menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bertujuan untuk menyebarkan kinerja pemerintah daerah, khususnya peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) serta menjaga izin umum.

BACA JUGA: Pelantikan MUI Cirebon 2025–2030, Walikota Tekankan Peran Ulama Atasi Sampah

“Satpol PP memiliki peran strategis dalam memastikan Perda berjalan efektif di tengah masyarakat,” ujar Rohayati

Menurutnya, sejumlah produk hukum daerah yang telah disetujui perlu disosialisasikan secara lebih masif kepada para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Anggota Komisi I, Nova Fikrotushofiyah, turut menekan perlunya optimalisasi kinerja Satpol PP. Menurutnya, pemberlakuan Perda yang konsisten akan menciptakan situasi daerah yang kondusif.

“Kondisi yang tertib dan aman akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor, terbukanya lapangan kerja, serta membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat,” terangnya 

BACA JUGA: Penumpang KAI Daop 3 Cirebon Tembus 1 Juta, Naik 10 Persen di Awal 2026

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD. Ia menilai, evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas kinerja institusinya.

“Kami mendorong penguatan sinergi dengan DPRD agar penegakan Perda dan kesepakatan umum dapat berjalan lebih optimal,” tandasnya. (sama) 

 

 

Sumber: