Musda Golkar Kuningan Diusulkan Agustus 2026, Dukungan untuk ASM Kian Menguat

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan memastikan telah mengusulkan Musyawarah Daerah (Musda) digelar pada Agustus 2026.

Saat ini, seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan sembari menunggu penetapan jadwal resmi dari DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Ketua Penyelenggara Musda Partai Golkar Kabupaten Kuningan, H Yudi Budiana SH mengatakan, kepastian pelaksanaan Musda menguat.

BACA JUGA:Musda Partai Golkar Kuningan Segera Digelar, PK Disebut Masih Dukung Petahana

Hal ini setelah DPD Golkar Jawa Barat memberikan lampu hijau kepada seluruh DPD kabupaten/kota untuk mulai mengajukan usulan jadwal pelaksanaan, menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Golkar Jawa Barat.

"Setelah kami mendapat arahan dan restu dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Kang Daniel, bahwa setelah SK kepengurusan provinsi terbit, kabupaten/kota dipersilakan mengusulkan pelaksanaan Musda.”

“Meski pelantikan pengurus provinsi belum dilaksanakan, yang terpenting SK sudah resmi keluar," ujar Yudi, Rabu 15 Juli 2026.

Ia menjelaskan, DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan telah menggelar rapat pengurus harian untuk membentuk kepanitiaan Musda.

Struktur kepanitiaan terdiri atas Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang selanjutnya akan disahkan melalui rapat pleno.

Dalam rapat tersebut, pengurus harian menunjuk Yudi Budiana sebagai Ketua Penyelenggara Musda, Agus Adi Nursalim sebagai Ketua SC, dan H Yayat Hidayat sebagai Ketua OC.

Menurutnya, usulan jadwal pelaksanaan Musda telah disampaikan kepada DPD Golkar Jawa Barat dengan target pelaksanaan pada Agustus 2026.

BACA JUGA:Walikota Cirebon Disomasi, Bidang Hukum Partai Golkar Bantah Ada Perjanjian Biaya Jasa Advokat

Namun hingga kini, kepastian tanggal masih menunggu keputusan dari tingkat provinsi.

"Kami sudah mengusulkan agar Musda dilaksanakan pada Agustus. Namun sampai sekarang belum ada jawaban resmi, karena penetapan jadwal sepenuhnya menjadi kewenangan DPD Provinsi sesuai aturan organisasi," katanya.

Sumber: reportase