KPU Perlu Siapkan Kanal Debat Capres

JAKARTA - Penyiapan kanal debat bagi para kandidat calon presiden dianggap menjadi pilihan yang lebih baik. Para tokoh yang berminat tampil pada kontes Pemilihan Presiden 2014 tidak perlu lagi harus jor-joran memasang iklan pengenalan diri. \"Kandidat juga tidak perlu berlomba-lomba membuat survei palsu yang tentu saja tidak mendidik masyarakat,\" saran Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (26/7). Menurut dia, tingginya popularitas seorang kandidat capres yang hanya dilandasi iklan maupun survei bukanlah indikator bahwa yang bersangkutan bisa memberikan kontribusi terbaik dalam pemikiran dan tindakan. \"Kemampuan pemimpin itu justru bisa dilihat lewat perdebatan-perdebatan. Nah, di sini KPU yang harus mengambil peran,\" tegasnya. KPU, lanjut Fahri, perlu menyiapkan wadah perdebatan yang otentik. Harapannya, masyarakat bisa mengetahui lebih baik calon-calon presiden yang akan dipilih. Visi, misi, maupun track record kandidat yang muncul dalam debat akan mendorong masyarakat lebih cerdas dalam memilih. \"Jadi, bukan lagi hanya karena iklan maupun survei-survei popularitas,\" tandasnya. Dia mencontohkan fenomena Jokowi yang oleh hampir semua lembaga survei disebut sebagai kandidat paling berpeluang terpilih. Itu mengingat popularitas dan tingkat elektabilitas gubernur DKI Jakarta itu dilaporkan yang paling tinggi di antara kandidat capres lain. Fahri menyatakan, rakyat juga punya hak untuk mengetahui lebih jauh visi, misi, maupun track record yang bersangkutan. Termasuk, gambaran tentang bagaimana mantan wali kota Solo tersebut bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan maju. \"Lewat debat, rakyat akan memahami apakah Jokowi benar-benar memiliki kemampuan atau sekadar populer,\" tegasnya. Di sisi lain, lanjut dia, melalui debat tersebut para kandidat calon presiden bisa diperlakukan secara adil. Hal itu berbeda kalau pengenalan kandidat lebih ditekankan hanya pada iklan maupun survei yang secara pembiayaan relatif mahal. \"Rakyat seperti tidak diberi pilihan karena yang muncul hanya capres-capres yang memiliki kekuatan dana,\" sesalnya. Padahal, menurut dia, banyak sekali anak bangsa di negeri ini yang memiliki kemampuan dan harus diberi kesempatan menjadi calon presiden. Namun, mereka tidak kunjung muncul karena tidak punya sumber dana yang memadai. \"Seperti PKS, bukannya kami tidak memiliki kader-kader yang layak menjadi capres. Tapi, kami tidak sanggup mendanai demi mengusung capres jika caranya hanya melalui iklan atau survei yang lazim dilakukan,\" ujarnya. Dia memaparkan, setiap kandidat capres yang ingin beriklan melalui media televisi harus menyiapkan dana minimal Rp 500 miliar. Itu pun, menurut dia, hanya untuk iklan pra pemilu. Jumlah dana yang jauh lebih besar tentu saja harus disiapkan menjelang pelaksanaan pilpres. \"Lantas, dari mana mereka mendapatkan uangnya\" Kalaupun ada, itu nanti kan harus dibayar lagi, dan ujung-ujungnya korupsi lagi,\" ucapnya. (dyn/c2/fat)