Demokrat Ditantang Buka Dana Konvensi

JAKARTA - Sumber dana pelaksanaan konvensi calon presiden Partai Demokrat turut menjadi sorotan. Hingga saat ini, partai yang dikomandani SBY itu belum secara gamblang mengungkapkan kisaran dana yang dibutuhkan maupun sumber dana tersebut. \"Yang pasti, tidak akan sedikit (dana) untuk operasional seluruh pelaksanaan konvensi ini,\" kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat dihubungi kemarin (13/8). Dia menyatakan, menjelaskan kepada masyarakat soal pendanaan konvensi merupakan sesuatu yang penting bagi Demokrat. Menurut dia, jika akhirnya Demokrat tetap diam tentang besarnya dana yang dikeluarkan sekaligus asal dana tersebut, konvensi akan bisa kehilangan makna. \"Kesempatan untuk mengabdi pada tujuan-tujuan substansial demokrasi juga bisa hilang begitu saja,\" tambahnya. Hal tersebut, kata Ray, tentu sangat disayangkan. Menurut dia, sebagai sebuah terobosan mulia mencari pemimpin lewat mekanisme konvensi, Demokrat juga harus menjaga nilai-nilai substansinya. \"Jangan sampai konvensi hanya seperti jadi pesta tempat orang-orang menari-nari dan berakhir begitu saja tanpa kenangan yang layak diperbincangkan,\" ucapnya. Pada tujuh aturan pokok konvensi seperti yang telah disampaikan Ketua Umum DPP PD SBY beberapa waktu lalu, telah ditegaskan bahwa biaya seluruh kegiatan yang diselenggarakan komite ditanggung komite konvensi. Peserta tidak dipungut biaya. Ray menambahkan, dana konvensi juga penting diungkapkan secara terbuka karena partai berlambang Mercy itu kini sedang didera isu penggunaan dana ilegal dalam Kongres 2010. \"Selain itu, tentu saja bagian dari kewajiban transparansi,\" tegasnya. Kemarin seiring dengan penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK, muncul pula isu tidak sedap yang turut menyinggung pelaksanaan konvensi. Mengingat, Rudi dianggap sejumlah pihak dekat dengan Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik. Sebelum ditunjuk menjadi ketua SKK Migas, Rudi sempat mendampingi Jero di Kementerian ESDM sebagai wakil menteri. Atas isu tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PD Nurhayati Ali Assegaf tegas-tegas membantah. Dia menegaskan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara kasus dugaan penerimaan suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan konvensi Demokrat. \"Tentunya, kabar berita itu tidak benar. Saya pribadi juga tidak kenal dengan Rudi,\" tegasnya di kompleks parlemen Jakarta kemarin. Dia menyatakan, SBY sebagai pimpinan partai telah berpesan kepada seluruh kader terkait dengan penggalian dana. Bahkan, kata dia, SBY juga telah melarang kader mencari dana dengan mengatasnamakan partai berlambang bintang Mercy itu. \"SBY sebagai Ketum tidak pernah menugaskan, justru sebaliknya melarang. Tidak ada satu pun DPP maupun fraksi yang mengatasnamakan Demokrat untuk mencari dana. Itu berkali-kali ditegaskan dan ditekankan untuk kami semua,\" bebernya. Karena itu pula, Nurhayati meminta publik menyerahkan seluruh proses hukum yang sedang berjalan kepada KPK. Dia yakin KPK mampu mengusut tuntas kasus tersebut. \"Kami meminta masyarakat tidak mengait-ngaitkan kasus ini dengan Partai Demokrat,\" tegasnya. (dyn/c5/fat)