Utak-atik Komposisi Pejabat Jelang Mutasi

  ****Agus dan Arif Bersaing untuk Posisi Kepala BPMPP   KEJAKSAN– Mutasi eselon II hampir pasti digelar minggu ini. Pemkot Cirebon hanya menunggu jawaban Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan terkait konsultasi untuk calon pejabat eselon II. Beberapa nama yang mengikuti assessment disebut-sebut akan jadi calon kuat kandidat dua jabatan eselon II yang kosong. Yakni, sekretaris dewan (sekwan), dan kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP). Nama Sutisna masih menjadi salah satu kandidat kuat calon sekwan. Berbagai pertimbangan menjadi acuan Wali Kota Drs H Ano Sutrisno MM dan Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH. Alasan dipilih Sutisna menjadi salah satu calon kuat sekwan, selain saat ini dirinya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sekwan, Sutisna disebut sudah akrab dengan dunia DPRD Kota Cirebon. “Sejak awal, nama Sutisna masih mendominasi,” ujar sumber Radar, Minggu (25/8). Sedangkan kepala BPMPP yang juga masih kosong, belum memiliki kandidat kuat. Disebutkan sumber Radar tersebut, nama M Arif Kurniawan yang saat ini menjabat kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Cirebon, menjadi salah satu kandidat kuat calon kepala BPMPP. Nama Arif akan bersaing ketat dengan Agus Mulyadi (kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat daerah Kota Cirebon, red). “Dua orang ini yang disebut menjadi kandidat kuat. Azis (wakil wali kota, red) tidak mempermasalahkan pilihan Ano (wali kota, red),” terangnya. Pertimbangan Ano, kata sumber Radar, saat ini Kota Cirebon perlu pembenahan ekstra di bidang pelayanan perizinan. Pasalnya, wali kota yang dilantik 16 april 2013 itu menilai peran penting perizinan yang mudah dan sesuai aturan bagi pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Kota Cirebon disebut kota perdagangan dan jasa. “Ano birokrat sejati. Memahami betul masalah yang harus di urai satu per satu. Perizinan ini menjadi salah satu fokus utama,” ungkapnya. Selama ini, perizinan proses perizinan di Kota Cirebon dianggap belum ideal. Karena itu, Ano-Azis akan merombak dengan membuat perizinan satu atap. Untuk memimpin OPD tersebut, Ano ingin menempatkan orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Antara Arif Kurniawan dan Agus Mulyadi, pilihan lebih condong kepada Arif. Pasalnya, saat ini Arif menjabat sebagai ketua Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Suatu badan ad-hoc yang menjadi salah satu ujung tombak proses perizinan di Kota Cirebon. “Arif berpengalaman dan tegas. Orang seperti ini dibutuhkan memperbaiki perizinan,” ucapnya. Namun, Arif bukan tanpa kekurangan. Aturan mengatakan bahwa untuk menjadi pejabat eselon dua harus memenuhi syarat pernah menempati dua posisi jabatan eselon tiga yang berbeda. Juga, telah menjabat sebagai eselon tiga sekurangnya dua tahun. Kekurangan Arif menjadi kelebihan Agus Mulyadi. Pria berkacamata itu pernah menjabat dua kali jabatan eselon tiga. Sebagai wakil direktur umum dan keuangan RSUD Gunung Jati dan saat ini menjabat kepala Bagian Administasi Perekonomian. “Dua kali jabatan eselon tiga berbeda. Sudah menjabat eselon tiga lebih dari dua tahun,” ucap sumber Radar. Namun, Agus Mulyadi belum pernah mengikuti assessment. Secara pengalaman, Agus Mulyadi termasuk tipe pemikir dan memiliki wacana ke depan. Namun, pengalaman di dunia proses perizinan, Arif Kurniawan dianggap lebih berpengalaman. Karena itu, sumber tersebut meyakini Arif Kurniawan yang akan menjadi kepala BPMPP. Sebab, Ano menginginkan orang tepat di posisi tepat. Hal itu jika tidak ada sesuatu yang kembali mengubah kondisi. Menanggapi berbagai kemungkinan tersebut, Wali Kota Ano tidak memberikan banyak isyarat. Hanya saja, saat ini dirinya sedang menunggu surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat tentang nama-nama yang diajukan untuk calon sekwan dan kepala BPMPP. “Masih belum turun. Kalau sudah ada, langsung akan digelar mutasi. Harapan saya minggu depan (minggu ini, red),” ucapnya kepada Radar, kemarin. Ano mengatakan, untuk menempati pos jabatan tertentu, adalah amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Dalam hal ini, kompetensi seseorang dalam menduduki jabatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan. Sementara, Kepala Bidang Mutasi BK-Diklat Kota Cirebon, Mundirin SSos menjelaskan, untuk menduduki jabatan eselon dua, pada Januari 2013 lalu masih dilakukan tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Yakni, pejabat eselon tiga yang belum dua tahun dan belum menempati dua jabatan eselon tiga berbeda, bisa naik menjadi eselon dua. Mundirin mengingatkan, sejak adanya Surat Edaran (SE) BKN tanggal 26 juli 2013, di mana BKN mengingatkan agar pemerintah daerah menerapkan PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, agar menjadi pedoman dalam melakukan mutasi dan promosi. Dengan demikian, Mundirin berpendapat jika PP No 13/2002 itu menjadi syarat wajib yang harus ditaati. Di mana, calon eselon dua itu harus dua kali menjabat posisi berbeda di eselon tiga, dan sudah dua tahun menjabat eselon tiga. Setelah itu terpenuhi, baru bisa diusulkan menjadi eselon dua dengan konsultasi kepada Provinsi Jawa Barat. Meskipun jika dia sudah mengikuti assessment namun belum memenuhi syarat itu, Mundirin meyakini akan ada koreksi dari provinsi saat konsultasi dan mengajukan nama calon eselon dua tersebut. Hanya saja, jika wali kota menghendaki pejabat eselon tiga itu menjadi calon eselon dua, hal itu bisa saja terjadi. “Bisa saja terjadi pejabat eselon tiga yang belum dua tahun menjabat dan baru menduduki satu kali jabatan eselon tiga, dipromosikan menjadi eselon dua. Itu jika wali kota menghendaki,” terangnya. (ysf)   UTAK-ATIK PEJABAT -Sutisna masih kandidat kuat calon sekwan -Assessment yang pernah diikuti Sutisna tahun 2011 cukup menjadi syarat untuk dilantik menjadi sekwan -Posisi kepala BPMPP, ada nama M Arif Kurniawan yang saat ini menjabat kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda, dan nama Agus Mulyadi yang saat ini kabag administrasi perekonomian -Arif sudah mengikuti assessment, dinilai lebih tegas, dan paham perizinan. Tapi dia terbentur aturan. Untuk menjadi pejabat eselon II harus pernah menempati dua posisi jabatan eselon III yang berbeda. Juga, telah menjabat sebagai eselon III sekurang-kurangnya dua tahun -Agus Mulyadi belum mengikuti assessment. Tapi dia sudah duduk di dua posisi eselon III. Yakni pernah menjabat sebagai wakil direktur umum dan keuangan RSUD Gunung Jati dan saat ini kabag administasi perekonomian.