Kuningan Masuk Jadi Daerah Terboros Kedua di Indonesia

KUNINGAN - Hujatan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kuningan, Harnida Darius Heryanto SH terhadap HT Mamat Robby Suganda, disikapi Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan, Dadang Hendrayudha. Kepada Radar, Dadang menegaskan bahwa Kuningan sebetulnya bukan termiskin, melainkan terboros. “Terlepas benar tidaknya informasi mengenai kondisi Kabupaten Kuningan termiskin kedua se-Jawa Barat, seharusnya komponen masyarakat Kabupaten Kuningan jangan emosi dan berpikir sektoral, tapi harus dijadikan introspeksi dan evaluasi. Jika pun informasi itu benar, maka telah terjadi persoalan dalam manajemen kepemimpinan bupati sekarang,” ungkap Dadang didampingi pengurus lainnya. Menurutnya, Kabupaten Kuningan masuk ke dalam daftar daerah terboros tingkat nasional. Data tersebut berdasarkan fakta yang dirilis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Fitra menyebutkan, di Indonesia terdapat 16 Pemkab/Pemkot dalam penyusunan APBD TA 2011, Belanja Pegawai sangat tinggi. Termasuk Kabupaten Kuningan menempati urutan ke-10 yakni 71 persen. “Dan lebih mengagetkan, masih dari Fitra, tahun 2012 mencantumkan APBD Kabupaten Kuningan untuk Belanja Pegawai mencapai 74 persen, sehingga berada di posisi ke-2 dari 11 Pemkab/Pemkot se-Indonesia. Urutan pertama adalah Kota Langsa (NAD) yakni 76,7 persen, sedangkan di posisi ketiga ditempati Kota Ambon (Maluku) sebesar 73,4 persen,” paparnya. Dikatakan, data itu sudah menjadi konsumsi publik dan tersebar luas di media massa, baik cetak maupun elektronik dan jejaring sosial di internet. Misalnya dari Ringkasan APBD 2012, DJPK yang diolah Seknas Fitra dan http ://www.jpnn.com/read/2012/04/10/123690/70-persen-APBD-untuk-Gaji-Pegawai. “Bukan hanya itu, LKP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, red) RI setiap tahunnya selalu memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan kata lain, selama ini pengelolaan keuangan di Pemkab Kuningan selalu bermasalah. Sedangkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ibarat pungguk merindukan bulan,” ucap Dadang. Bahkan di koran Radar Kuningan edisi 13 Juli 2013 pun, lanjut dia, pernah memuat bahwa temuan BPK pada tahun anggaran 2012 lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Jika tahun 2011 hanya sebanyak 44 temuan, maka pada 2012 meningkat 10 buah hingga mencapai 54 temuan. Meski LHP BPK 2012 sudah ada, namun para pihak terkait merasa ketakutan dokumen itu jadi konsumsi publik. Mereka terikat oleh mindset lama, bahwa LHP BPK merupakan dokumen rahasia. Padahal sudah ada UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kita masih ingat, Hasil Survei Integritas Sektor Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009, Kabupaten Kuningan menempati urutan ke-2 terbesar dari 15 Pemkab/Pemkot se-Indonesia dengan skor integritas terendah. Artinya, kabupaten yang kita bangga-banggakan dengan pembangunan infrastrukturnya, ternyata mendapat Nilai Merah,” ungkapnya. Lebih jauh Dadang mengakui, konstelasi politik menjelang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 15 September nanti sudah memanas. Hubungan sosial kemasyarakatan semakin sensitif bahkan saling curiga. Logika menjadi termarginalkan serta menuai egosentris keberpihakan. “Pepatah karuhun ‘Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas’ tidak lagi dijadikan landasan. Kenapa kita harus malu bercermin terhadap kondisi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini?” kata dia. Menghadapi pesta demokrasi yang kurang dari sebulan itu, pihaknya sebagai bagian dari PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskannya. Dadang mengajak pula agar tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan. “Kalau masyarakat Kabupaten Kuningan ingin perubahan agar uang rakyat bisa diselamatkan dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, maka pada pilbup nanti pilihlah pemimpin yang disiplin, bersih dan taat kepada aturan perundang-undangan,” pungkasnya. (ded)