Selamat Mencoblos Jawa Timur

SURABAYA - Warga Jatim menentukan pilihan terhadap empat pasangan cagub-cawagub dalam pilgub Jawa Timur (Jatim), hari ini (29/8). Sekitar 30 juta pemilih akan memilih di antara empat pasangan calon. Yakni, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), Eggi Sudjana-M Sihat (Beres), Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (Jempol), dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja (Berkah). Apakah pasangan incumbent satu-satunya di Jawa, yakni Karsa bakal mempertahankan kemenangan? Ataukah rakyat Jatim memilih pemimpin dengan gaya baru seperti Eggi-Sihat? Ataukah memilih pasangan yang mengusung-usung perubahan, yakni pasangan Jempol? Dan ataukah, pasangan yang juga rival lama Karsa, yakni pasangan Berkah? Semua akan terjawab hari ini. Selain memilih gubernur-wagub, pemungutan suara pilgub berbarengan dengan pemilihan wali kota (pilwalkot) di empat kota. Yakni, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo. KPU Jatim sendiri menyatakan bahwa pemungutan suara pilgub sudah siap dilangsungkan. \"Soal logistik sudah siap, dan dari hasil rapat koordinasi semuanya sudah siap,\" kata Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi Nadjib Hamid di kantor KPU Jatim, kemarin (28/8). Hanya, masih ada sejumlah perbaharuan regulasi. Hingga berita ini ditulis, KPU Jatim tengah menggodok surat edaran. Isinya ada dua hal. Pertama, larangan pemilih memotret surat suara di dalam bilik gambar. Sedangkan, yang kedua adalah meniadakan keharusan ada formulir C6 untuk pasien rumah sakit. Menurut Nadjib, larangan pertama jelas untuk menangkal politik uang yang mungkin terjadi. \"Salah satu modus yang paling sering digunakan dalam money politics adalah dengan kamera ponsel,\" papar Nadjib. Yakni, seseorang yang sudah dibayar, diharuskan memotret tanda gambarnya sesuai dengan pesanan si pengorder. Nah, dengan larangan memotret di dalam bilik suara, diharapkan praktik politik uang bisa diminimalisasi. \"Setidaknya menjadi lebih sulit. Karena si pengorder tentu harus memutar otak untuk bisa mengontrol pemilih yang telah dibelinya,\" ucapnya. Nadjib mengatakan bahwa ini murni merupakan inovasi dari KPU Jatim untuk mengurangi praktek kotor dalam pilgub. Sedangkan aturan kedua, karena berdasar masukan dari banyak orang. \"Kadang ada pasien rumah sakit dari luar kota. Sementara, keluarganya juga terlalu repot misalnya untuk pulang ke rumah. Makanya, khusus untuk pasien rumah sakit dan keluarganya, ada kekhususan untuk tak menggunakan formulir C6 (undangan, red). Cukup KTP saja,\" papar pria yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim tersebut. Sementara itu, situasi di tiga hari tenang terakhir jelang coblosan ini justru makin marak. Kampanye di sosial media justru makin marak, karena memang regulasinya belum ada. Begitu pula halnya dengan kampanye melalui SMS blast. Bila SMS blast yang dikirimkan adalah untuk meng-endorse calonnya masing-masing saja tidak masalah. Namun, banyak pula SMS yang berisi kesan penipuan dan black campaign. Dari pantauan di lapangan, hanya pasangan Karsa saja yang mengalami serangan tersebut. SMS yang pertama adalah ajakan masyarakat untuk tak memilih KarSa dengan menudingnya zalim dan curang, dan yang kedua adalah semacam penipuan. Yakni, menyebut Karsa bagi-bagi pulsa bila mengirimkan SMS tersebut ke 15 nomor lainnya. Kepala Kantor Media Center Karsa Anang Supriyono sampai geleng-geleng kepala melihat fenomena tersebut. \"Saya sudah ratusan kali menerima pertanyaan terkait SMS tersebut. Apa benar Karsa bagi-bagi pulsa. Jawabannya, tentu tidak. SMS itu bukan dari kami,\" kata Anang. Anang mengatakan bahwa pihaknya memang menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat soal masalah ini. \"Karena Bawaslu pun pasti sulit melacak dan mengejar siapa pelakunya. Jadi, saya berharap masyarakat cukup cerdas untuk tak termakan SMS-SMS tersebut,\" katanya. Di bagian lain, Bawaslu Jatim mengimbau kepada semua pihak untuk tak menggunakan cara-cara kotor, mendiskreditkan pasangan calon lainnya dalam kampenye di media yang belum ada regulasinya. Seperti di social media ataupun SMS. \"Karena jelas itu bentuk kampanye yang sama jahatnya dengan politik uang,\" kata Ketua Bawaslu Jatim Sufianto. Menurutnya, pihaknya juga sudah menerima laporan terkait masalah tersebut, dan menelusurinya. (jpnn)