JAKARTA - Penyelenggaraan kontes kecantikan ratu sejagat Miss World 2013, terus menuai kontroversi. Khususnya, menyangkut pelaksanaan malam final yang awalnya direncanakan berlangsung di Sentul, Bogor. Menyikapi banyaknya protes terkait venue tersebut, pemerintah pun memutuskan memusatkan segala kegiatan Miss World di pulau Bali, termasuk acara puncak tersebut. “Sudah melaporkan kepada Wapres, hasil rapat koordinasi tingkat menteri terkait penyelenggaraan Miss World di Indonesia. Jadi (diputuskan) akan diselenggarakan di venue-venue yang ada di pulau Bali, termasuk acara Miss World tanggal 28 September (Malam Final) dipusatkan di pulau Bali, tidak ada yang di luar pulau Bali,” papar Menkokesra Agung Laksono dalam press conference di kediaman Wapres Boediono, didampingi Wamenparekraf Sapta Nirwandar dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, kemarin (7/9). Agung melanjutkan, dengan keputusan tersebut, maka keseluruhan rangkaian acara Miss World 2013 diselenggarakan di Bali. Meski begitu, pemerintah tidak akan membatasi jika ada peserta kontes kecantikan tersebut yang ingin berkunjung ke daerah-daerah lain di Indonesia, sebagai turis. “Kalau dalam kepesertaan Miss World ini ada yang ingin berkunjung ke objek-objek wisata lainnya, saya kira tidak masalah. Seperti ke Borobudur, Jogja, sebagai turis biasa. Tapi kalau dalam kaitan penyelenggaran Miss World ya di tetap di Bali,” lanjutnya. Di samping pemindahan venue malam final, Agung memaparkan, pemerintah juga memutuskan menghilangkan sesi kontes peragaan swimwear (baju renang) dimana biasanya seluruh peserta mengenakan bikini. Namun, nantinya akan diadakan sesi kontes beach fashion. Dalam sesi tersebut, para peserta diminta mengkreasikan sarung bali sebagai busana yang akan mereka kenakan. “Penyelenggaraan Miss World disesuaikan sedemikian rupa dengan norma-norma dan kebudayaan adat ketimuran bangsa Indonesia, sehingga acara-acara yang harus menggunakan pakaian bikini atau pakaian renang, itu ditiadakan. Para peserta tersebut dimintakan untuk memakai pakaian daerah, pakaian nasional. Karena di sini ada aspek untuk perluasan tentang bagaimanan mengenal budaya Indonesia yang tinggi,” paparnya. Segala perubahan pelaksanaan ajang tersebut, kata politikus Partai Golkar itu, dilakukan untuk menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Meski begitu, dia tidak memungkiri jika penyelenggaraan Miss World tersebut membawa keuntungan bagi dunia pariwisata Indonesia. “Perubahan-perubahan yang benar disesuaikan aspirasi masyarakat. Dan juga demi kepentingan kemajuan dunia pariwisata Indonesia. Saya kira ini momentum yang baik untuk itu. Mudah-mudahan semua pihak bisa memahami hal ini,” katanya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo enggan mengakui jika keputusan tersebut didasari pertimbangan keamanan. Dia hanya mengamini pernyataan Menkokesra jika izin keramaian penyelenggaraan Miss World direvisi. Tidak lagi diselenggarakan di Sentul, melainkan full di Bali. ’’Pengamanan nanti akan dilakukan oleh polda setempat, dengan bantuan dari seluruh unsur,’’ ujarnya. Sejak beberapa waktu belakangan, akses masuk pulau Bali memang diperketat. Polisi yang biasanya hanya memeriksa KTP, kini memeriksa seluruh bawaan para penumpang. Pemeriksaan yang ketat itu tampak jelas di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Penyelenggaraan Miss World memang sangat berisiko jika dipaksakan di Sentul. Kondisi keamanan di sana saat ini sedang dalam tensi tinggi. Sejumlah buron aksi kekerasan, seperti pelaku penembakan polisi atau bom vihara masih berkeliaran. Jika terjadi apa-apa, Polri akan menjadi pihak pertama yang dipersalahkan. Wamenparekraf Sapta Nirwandar menyambung pernyataan Kapolri. Menurut dia, ada beberapa hal positif dalam perhelatan kali ini, terutama terkait promosi Indonesia. para peserta akan memperkenalkan Indonesia ke dunia lewat berbagai acara yang dihelat. ’’Yang juga perlu diperhatikan adalah kehadiran para wartawan yang dibawa oleh para peserta,’’ terangnya. Hal-hal semacam itu akan merangsang orang untuk datang ke Indonesia. Menurut Sapta, persoalan utama perhelatan tersebut adalah kontes bikini yang selalu menjadi agenda wajib. ’’Tapi Indonesia justru terbalik. Kita mempersyaratkan tidak perlu ada itu (bikini),’’ tambahnya. (ken/byu)
Kategori :