KUNINGAN – Sejumlah desa perbatasan di Kabupaten Kuningan mendapat dana stimulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, usai mendampingi Wakil Gubernur Jabar H Uu Ruzhanul Ulum SE saat meresmikan Tugu Batas wilayah Cibingbin di perbatasan Jabar-Jateng, akhir pekan kemarin.
“Jadi melalui kegiatan Tematik Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat (TWPJ) tahun 2019, sebanyak 7 dari 19 desa perbatasan mendapatkan stimulan bantuan keuangan. Bantuan ini untuk peningkatan infrastruktur desa perbatasan di Kabupaten Kuningan,” kata Sekda Dian.
Selain itu, lanjutnya, dana tersebut sebagai bantuan pengembangan usaha yang ada di setiap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bagi 19 desa perbatasan provinsi. Seluruh dana itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019.
“Kami berharap, Kabupaten Kuningan sebagai wajah terdepan Jawa Barat mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi. Yakni melalui keberlanjutan fasilitasi peningkatan sarana prasarana desa perbatasan Provinsi Jabar atau melalui kegiatan yang lain,” ucapnya.
Saat bertemu dengan Wagub Jabar, Sekda Dian sempat menyampaikan, jika kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kuningan sejauh ini berlangsung dengan baik dalam suasana kondusif. Tentu hal itu berkat adanya dukungan dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Salah satunya adalah telah diresmikan Bendungan Kuningan oleh Pak Presiden secara langsung. Bendungan ini lokasinya di Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum seluas 302,26 hektare,” ungkapnya.
Sementara Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, visi Jawa Barat 2018-2023 adalah Jabar Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi. Salah satu fokus pembangunan Jabar adalah menjadikan desa sebagai pelaku utama pembangunan tidak hanya sebagai objek tapi subjek, sehingga akan munculnya efek pemberdayaan.
“Oleh karena itu, Pemprov Jabar memberikan perhatian yang cukup besar terhadap desa-desa perbatasan. Salah satu di antaranya adalah dengan membangun tugu perbatasan baik di perbatasan Jabar-Banten maupun Jabar-Jateng,” katanya.
Menurutnya, tugu desa sebagai batas provinsi sangat penting sebagai batasan pembangunan daerah yang adil dan kepastian hukum. Sehingga tertib administrasi pemerintahan menjadi lebih jelas dan tegas.
“Pembangunan tugu batas jangan dijadikan pembeda wilayah, tapi harus dimaknai sebagai simbol persatuan antar wilayah perbatasan. Saya berharap peresmian ini dijadikan contoh kepala daerah untuk membangun desa perbatasan, karena tidak cukup pembangunan dari pemerintah provinsi saja tapi harus ada kebersamaan dengan pemerintah kabupaten/kota,” ucapnya.
Terkait dengan proses pembangunan, lanjutnya, kegiatan bantuan keuangan desa menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan kolaborasi yang diperlukan. Alokasi bantuan keuangan desa diperuntukan antara lain untuk pelaksanaan pembangunan desa dan sarana prasarana desa, yang bermanfaat dalam menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
“Di luar itu, kami juga memiliki program Desa Juara yang memiliki tiga pilar yakni digitalisasi Layanan Desa, One Village One Company (OVOC), SMK Membangun Desa, Petani Milenial dan Santani,” tutupnya.(ags)
BACA JUGA:
- Pertina Kota Cirebon Belum Bisa Akses Dana Stimulan, KONI: Harus Bersabar
- Gedung BAT Mau Dikelola Jatim Park, Begini Perkembangannya