JAKARTA- Presiden Joko Widodo disebut sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Tapi sikap Kepala Negara itu berbanding terbalik dengan sebagian menterinya. Beberapa pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju terkesan bersikap elitis.
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui akun Twitter-nya pada Rabu (8/9). “Pak Jokowi adalah presiden yang merakyat, peduli kepada rakyat dan kaum alit,” tulis Mu’ti.
Namun, sikap Jokowi itu justru berbanding terbalik dengan sebagian menterinya. Menurut Mu’ti. sebagian menteri Jokowi terkesan bersikap elitis. “Tetapi, sebagian menterinya justru elitis, sikap dan kebijakannya jauh dan menjauhkan diri dari rakyat. Eman-eman,” demikian Mu’ti.
Lalu, siapakah menteri yang dimaksud? “Saya melihat kritik dari Sekum Muhammadiyah terhadap kebijakan menteri merupakan representasi dari suara masyarakat sipil. Karena itu, harus mendapat perhatian dari para menteri Kabinet Indonesia Maju,” kata Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurutnya, seluruh kebijakan menteri harus sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wapres. Kebijakan para menteri harus mengutamakan kepentingan masyarakat. “Pastikan kebijakan menteri sesuai dengan visi-misi presiden. Komitmen kerakyatan Presiden harus dapat diterjemahkan melalui kebijakan di level menteri dan aparatur di bawahnya,” terang Arwani.
Dia juga menyinggung dua kebijakan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Salah satunya perihal pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). “Salah satu contoh adalah kebijakan dari Menteri Nadiem soal penghapusan dana BOS di sekolah di daerah terpencil dan pembubaran BSNP,” tukasnya.
Hal senada juga disampaikan politisi Partai NasDem, Effendy Choirie. Seperti diketahui NasDem punya tiga menteri di kabinet. Mereka adalah Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Mentan Syahrul Yasin Limpo .
“Saya pikir ada benarnya apa yang disampaikan Prof Mu’ti. Wajah menteri adalah wajah presiden. Presidennya kan sederhana. Jangan sampai ada menteri yang elitis,” kata Effendy Choirie.
Dia menilai sindiran Mu’ti dapat dijadikan masukan untuk para menteri. Terlebih, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah akibat pandemi Covid-19, para menteri harus bersikap sederhana. “Siapapun menterinya, mau dari partai atau latar belakang apa. Para menteri juga harus memahami kondisi masyarakat sekarang,” paparnya.
Dia juga menyinggung beberapa kebijakan kontroversi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Salah satunya soal petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS). Dia mengingatkan Nadiem agar dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan selalu melibatkan organisasi yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia semenjak merdeka.
“Memang ada beberapa kebijakan Nadiem yang kontroversial. Mau itu BOS namanya atau apa, NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, PGRI harus dilibatkan. Organisasi tersebut ikut berjuang dan mendirikan negeri ini. Komitmen mereka pada negeri sudah tidak diragukan lagi. Kebijakan itu bukan hanya kebijakan menteri atau aparat birokrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan tak merasa menteri yang dimaksud Abdul Mu’ti adalah kadernya. “Kalau menteri dari PKB rasanya merakyat semua. Karena kebetulan juga semuanya alumni santri yang berakar kuat di grassroot,” kata Daniel Johan di Jakarta, Rabu (8/9).
Meski begitu, Daniel mengaku sehati dengan cuitan Abdul Mu’ti tersebut. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat harus dikoreksi. “Harus Pak Mu’ti sendiri yang menjelaskan secara detail. Agar kita semua mendapat pencerahan,” katanya. (rh/fin)
BACA JUGA:
- Siapa Menteri Elitis yang Dimaksud? Apakah Nadiem Makarim?
- Ada “Penampakan” di Jendela saat Jokowi Duduk di Teras Rumah Warga Pengampaan Kota Cirebon