CIREBON - Pekan kedua pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan monitoring ke sejumlah sekolah, Kamis (16/9). Dalam monitoring tersebut, Komisi III menyarankan sejumlah langkah untuk ditindaklanjuti Satgas Covid-19 Kota Cirebon, maupun satgas di tingkat sekolah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Tresnawaty SpB menjelaskan, secara keseluruhan dalam penyediaan sarana prasaran, pengaturan sistem, dan upaya lainnya dalam penerapan prokes di dalam lingkungan sekolah, pihaknya memandang mayoritas sekolah sudah berupaya maksimal.
Hanya saja, yang menjadi catatan adalah pengaturan prokes saat jam pulang sekolah, terutama di batas luar gerbang sekolah. Sebab, masih ditemukan kerumunan saat siswa menunggu jemputan atau menunggu angkutan umum saat pulang sekolah.
“Pengaturan di luar gerbang, pihak satgas tingkat sekolah harus ikut menjaga, kalau perlu koordinasi dengan Satlinmas. Supaya jangan ada kerumunan saat penjemputan. Jangan sekadar diimbau tapi ikut mengaturnya juga,” ujar Tresna.
Selain itu, pemberlakuan PTMT ini juga harus berimbas pada dis-indikator. Yakni indikator keberhasilan pendidikan yang alat ukur tercapainya target kurikulum. Kemudian indikator kesehatan, bahwa keberhasilan PTMT ini membuahkan hasil tidak menjadi penyebaran virus Corona alias Covid-19.
“Untuk keberhasilan indikator kesehatan ini, dipandang perlu untuk selalu melakukan uji petik. Ini tugas Dinkes harus uji petik sampling secara kontinyu. Misalnya, sebulan sekali sampel acak setiap sekolah guru dan siswa tes swab,” tuturnya.
Kemudian, jika hasilnya ternyata sudah tidak ada penularan Covid-19 selama PTMT, akan ada perbandingan atau pertimbangan untuk membuka PTM secara keseluruhan 100 persen. Atau sebaliknya, kalau hasil uji petik itu ada ditemukan yang terpapar, maka harus ada pengurangan kapasitas lagi, bahkan bisa sampai terpaksa ditutup sementara waktu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Dr H Irawan Wahyono MPd menjelaskan, pada dasarnya temuan-temuan yang didapati saat pemberlakuan PTMT tersebut sudah dievaluasi secara bertahap sejak minggu lalu, atau selama pelaksanaan PTMT perkan pertama.
“Terkait hal teknis di dalam kelas, ada beberapa, tapi dalam hal yang tidak terlalu menonjol, karena sering simulasi sebelumnya,” kata Irawan.
Misalnya, terkait ketepatan waktu guru dalam mengajar. Karena beberapa sekolah menggunakan sistem shift, maka jam pada saat pergantian shift harus tepat waktu agar tidak terjadi kerumunan di pintu gerbang sekolah.
Kemudian, terkait munculnya kerumunan pada saat jam pulang anak sekolah pada saat menunggu angkutan atau menunggu jemputan, Irawan mengaku jika persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan Satpol PP dan Dishub untuk membantu mengaturnya.
Irawan mengaku jika sejauh ini kebijakan PTMT di Kota Cirebon masih akan memberlakukan kapasitas 50 persen. Ada potensi kapasitasnya bisa ditambah, tapi tergantung pada penerapan leveling status kasus Covid-19. (azs/adv)