BANDUNG – Persoalan ketimpangan kepemilikan dan hak garap lahan masih menjadi isu penting setiap peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada (24/9) setiap tahunnya.
Persoalan tersebut, hanya bisa diatasi lewat kebijakan politik ditingkat pusat dengan cara me-remunerasi tanah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, saat beraudiensi dengan massa aksi Gerakan Mahasiswa (GeMa) Petani Indonesia dalam peringatan Hari Tani Nasional 2021 di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/9).
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini eksekutif, agar mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap reformasi agraria. Tapi, reformasi agraria yang tidak hanya sebatas bagi-bagi sertifikat.
\"Kuncinya dari segi aset bagaimana buruh tani diberikan kepercayaan dengan memiliki lahan pertanian sendiri,\" katanya.
Dalam kesempatan ini, pihaknya mengaku prihatin terhadap ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Sebab, pada faktanya masih terdapat segelintir korporasi dengan mudahnya menguasai banyak tanah.“Maka saya akan mengawal isu ini,” tegasnya.
Hanya dengan dengan kebijakan politik, lanjut dia, seperti pembuatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau lainnya, persoalan tersebut bisa selesai.
\"Jadi, saya sangat mendukung apapun yang bisa kita sinergikan agar reforma agraria segera terjadi. Saya yakin bahwa itu memang persoalan yang tidak mudah, karena ada banyak kepentingan perusahaan yang memiliki modal besar,\" pungkasnya. (jun)
Baca juga:
- Demonstrasi di Hari Tani, Mahasiswa UGJ: Stop Kriminalisasi Petani!
- Waduk Jatigede Surut, Petani Ambil Risiko Tanam Palawija