Khusus Pemondokan, Pemerintah Terancam Tekor

JAKARTA - Upaya negosiasi revisi kontrak pemondokan haji antara pemerintah Indonesia dengan pemilik terancam buntu. Pemerintah siap-siap tekor karena harus membayar utuh, sedangkan jamaah yang meninggalinya berkurang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu menuturkan, belum ada kesepakatan dengan pemondokan untuk urusan revisi kontrak itu. \"Tetapi intinya tidak sampai mengganggu operasional haji,\" katanya di Jakarta kemarin. Dia menuturkan, pemondokan yang sudah dibayar sudah bisa ditempati jamaah haji. Anggito menegaskan, saat ini konsentrasi Kemenag adalah berupaya tidak ada jamaah haji yang keleleran tidak mendapatkan pemondokan. Jika Kemenag terlalu ngotot kepada pengelola pemondokan, dikhawatirkan mereka mogok dan menolak sama sekali kontrak Indonesia. Sehingga jamaah haji berpotensi tidak memiliki pemondokan. Meskipun begitu, Anggito masih optimis pemerintah Indonesia tidak akan membayar 100 persen untuk pemondokan yang jumlah jamaah hajinya dipangkas. Dia mengatakan, ketentuan penggunaan keuangan haji adalah pembayaran pemondokan disesuaikan dengan jumlah kepala jamaah haji yang menginap. Menurut sejumlah pihak, pemondokan-pemondokan dengan kapasitas hunian kecil umumnya menolak untuk merevisi kontrak. Sebeb mereka bisa merugi dengan ongkos persiapan infrastruktur penunjang yang sudah dilakukan sebelum masa haji tiba. Anggito menegaskan, seluruh kunci pemondokan saat ini sudah diserahkan ke panitia haji Indonesia. Anggito juga mengatakan, saat ini modus kejahatan di Arab Saudi lebih canggih. Dia menerima laporan bahwa penjahat nekat mengenakan atau memalsu seragam panitia haji Indonesia. Dengan pengamatan awal-awal masa haji dulu, mereka langsung menjiplak seragam panitia atau petugas haji Indonesia. \"Semua itu kedok, jamaah harus waspada,\" tandasnya. Sementara itu, dari Makkah dilaporkan sudah mulai bermunculan kasus jamaah haji keracunan makanan. Meskipun jumlahnya tidak menonjol, tetapi membuat repot petugas. Selain itu, petugas medis meminta jamaah haji disiplin mengkonsumsi makanan. Jika masih segar, diminta untuk segera dimakan. Sebaliknya jika sudah kedaluarsa jangan dimakan. Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan BPIH Daker Makkah Subagio menuturkan, kasus jamaah haji keracunan makanan ini terjadi pada Selasa (24/9) sore waktu setempat. Saat ini, ada beberapa jamaah dari sektor 4 yang berobat dengan gejala yang hampir sama. Yakni mual, muntah, sakit perut, diare, dan kepala pusing. \"Kami sudah terjunkan tim medis ke sektor 4. Kami menduga kuat keracunan makanan,\" tandasnya. Setelah petugas terjun ke sektor 4, ternyata ada sebelas orang yang kondisinya lumayan parah, sehingga harus dirujuk ke BPIH Makkah. Sedangkan 15 orang lainnya mendapatkan perawatan di sektor 4, karena kondisinya tidak terlalu berat. Informasi terbaru saat ini seluruh jamaah haji korban keracunan makanan itu sudah sehat dan dikembalikan lagi ke pemondokan masing-masing. Infomrasi yang dihimpun Subagio mengatakan, makanan yang dikonsumsi sore itu seharusnya untuk sarapan pagi hari. Jamaah mendapatkan makanan itu dari salah satu KBIH. Tetapi waktu itu, jamaah tidak mendapatkan informasi bahwa makanan tadi khusus untuk pagi hari dan akan basi jika dimakan sore hari. \"Jamaah harus disiplin, harus selalu bertanya terutama urusan makanan,\" kata dia. (wan)