radarcirebon.com JAKARTA – Kejadian banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal pada Pemilu 2019 lalu masih membekas.
Calon anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan perbandingan hak dan beban kerja petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak sepadan.
Hal itu disampaikannya menjawab sorotan seorang legislator terkait temuan ratusan petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019.
Hasyim menganggap, selama ini honor anggota KPPS Rp500 ribu. Namun, mereka memiliki durasi kerja melampaui delapan jam ditambah tekanan politik.
Hasyim pun berjanji akan memperjuangkan hak para petugas KPPS jika terpilih sebagai Komisioner KPU.
\"Oleh karena itu, sekiranya nanti disetujui, kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya mereka semangat,\" kata Hasyim saat uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Selain perjuangan hak, kata Hasyim, perlu juga menetapkan prasyarat petugas KPPU maksimal di atas 50 tahun dan dalam keadaan sehat.
Soal kesehatan itu, kata dia, rekrutmen anggota KPPS akan dipersyaratkan dengan menunjukkan hasil pemeriksaan dokter.
Nantinya, KPU akan bekerja sama dengan pemerintah demi memeriksa kesehatan kandidat anggota KPPS.
\"Kami akan minta tolong teman-teman yang jadi lembaga adhoc bisa difasilitasi, diperiksa kesehatan supaya dipastikan sebelum bertugas sehat,\" tutur dia.
Hasyim juga berharap para penyelenggara pemilu dipersyaratkan minimal sudah dua kali vaksin sesuai upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
\"Sebab, sudah ada program vaksin dua kali, kami akan mensyaratkan untuk menjadi penyelenggara itu minimal sudah vaksin dua kali,\" beber dia. (ing/jpnn)