CIREBON - Warga miskin di Kabupaten Cirebon masih banyak. Verifikasi Validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS) pun dianggap ambruladul. Tidak ada muatan lokal dalam verval tersebut. Wajar saja, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.
Demikian disampaikan, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST, kepada Radar, usai melaksanakan reses ke dua di enam titik di dapil I, Selasa (22/2). Menurutnya, verval validasi DTKS itu berkaitan erat dengan semua bantuan, BPJS PBI pun termasuk didalamnya.
Tidak sedikit BPJS PBI yang dinonaktifkan. Padahal dari segi ekonomi masyarakat tersebut tidak mampu. Atau masuk kategori warga miskin versi masyarakat setempat. Kemudian, banyak juga NIK yang tidak online. Termasuk saat di cek secara sistem BPJS PBI sudah aktif, tapi belum dapat kartu.
\"Keluhan ini saya dapat langsung dari konstituen saat melaksanakan reses,\" ujar Heriyanto
BACA JUGA:
· Kota Cirebon PPKM Level 4, Cuma 4 Daerah di Indonesia
· PPKM Level 4 untuk Kota Cirebon dan 3 Daerah Ini, Berikut Beberapa Aturannya
\"Banyak masyarakat yang menanyakan persoalan itu. Gimana caranya untuk mendapatkan bantuan itu? Berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Sosial, BPJS dan Dinas Kesehatan, syarat mutlaknya harus masuk DTKS,\" tuturnya.
Namun, kata Politikus Partai Demokrat itu, ia mendapatkan informasi bahwa verval DTKS itu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Yang melakukan verval itu, temen-temen Dinas Sosial dan Desa.
\"Sebetulnya, saya sudah beberapa kali menyampaikan itu ke Bupati dan Dinas Sosial. Apa sih yang sebenernya di verval? Karena, dari tahun ke tahun harus di evaluasi. Saya rasa DTKS ini di Kabupaten Cirebon masih ambruladul,\" ucapnya.
Berita berlanjut di halaman berikutnya:
BACA JUGA:
· Kebakaran Ponpes di Karawang, 8 Santri Usia SD Meninggal Dunia
· Babi China, Biang Kerok Pedagang Tempe dan Tahu Demo di Indonesia, Loh Kok Bisa?
· Aturan Baru Pengeras Suara Masjid, Volume Suara Maksimal Segini