Radarcirebon.com, JAKARTA - Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai subsidi BBM agar bahan bakar seperti Pertalite tidak naik signifikan.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah sekarang sedang berusaha mengendalikan harga dengan memberikan subsidi. Bahkan nilainya sangat besar.
Upaya pengendalian harga dengan subsidi ini, terus dilakukan. Pasalnya, kondisi perekonomian dunia juga sedang tidak baik-baik saja.
"Sekjen PBB, IMF menyampaikan bahwa ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. 9 lebih dahulu, 25, 42 dan selanjutnya," kata Presiden Jokowi di Acara Silatnas dan Ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.
BACA JUGA:Umroh dari BIJB Kertajati, Insya Allah September Sudah Bisa
BACA JUGA:Kasus Covid 19 Kota Cirebon Diam-diam Merangkak Naik, Ada 51 Terinfeksi
Dikatakan kepala negara, apa yang dikhawatirkan betul-betul dapat terlihat. Sekarang ini, sudah 320 juta orang di dunia menderita kelaparan akut.
Kondisi ini terjadi karena posisi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya turun tetapi anjlok. Singapura, Eropa, Australia, semuanya mengalami persoalan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi turun, tetapi inflasi naik. Amerika yang biasanya inflasi berada di posisi 1 persen, sekarang sudah di 9,1 persen," ungkap Presiden Jokowi, dalam pidato tersebut.
Di negara-negara Eropa, Amerika dan lainnya, sekarang ini BBM naik sampai 2 kali lipat. Karena itu, presiden membandingkan dengan kondisi di tanah air. Di mana harga dikendalikan agar tidak terjadi gejolak.
BACA JUGA:Pasal Penganiayaan Mayat Juga Ada, Tim Autopsi Pertama Brigadir J Terancam Dipidana
BACA JUGA:Buzzer Merapat ke Anies Baswedan, dr Tifa: Besok Jangan-jangan Denny Siregar, Iki Piye?
"Di negara kita, bayangkan kalau Pertalite naik dari Rp7650 harga sekarang menjadi harga yang bener adalah Rp17.100. demonya berapa bulan?" tanya Presiden Jokowi kepada hadirin.
Kata Jokowi, kenaika naik 10 persen saja, demonya bisa sampai 3 bulan. "Kalau naik 100 persen, demonya akan berapa bulan?" tanya presiden.
Karena itu, untuk meredam gejolak di masyarakat, inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah dengan subsidi.