Respons Jokowi Kala Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret: Itu Agenda Pemerintahan

RADARCIREBON.COM - Presiden RI ke-7, Ir Joko Widodo (Jokowi) merespons larangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah.

Lewat sepucuk surat, Megawati melarang kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti agenda di Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

Jokowi menyayangkan retret tersebut tidak diikuti sejumlah kepala daerah, karena itu adalah bagian dari agenda pemerintahan.

Acara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Jangan Terlewatkan! Tiket Tambahan Angkutan Lebaran 2025 Mulai Dibuka Minggu 23 Februari 2025

"Ini urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden," ujar Jokowi kepada awak media di Solo.

Oleh karena itu, imbuh Jokowi, seharusnya semua kepala daerah tetap hadir dalam acara tersebut.

Menurut dia, agenda retret tersebut tidak semestinya dilewatkan. Sebab, kepala daerah dipilih oleh rakyat dan harusnya bertanggungjawab atas mandat yang telah diterima.

"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," tegasnya.

BACA JUGA:Luncurkan Koleksi Busana Lebaran 2025, Ivan Gunawan Lakukan Ini di Cirebon

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menegaskan, instruksi Megawati merupakan kebijakan internal partai dan tidak perlu diperdebatkan oleh pihak luar.

"Ini urusan partai, bukan urusan orang luar," kata Said kepada wartawan di Jakarta.

Ia juga menyebut bahwa hingga Jumat malam, instruksi tersebut masih berlaku setelah PDIP menggelar rapat internal selama tiga jam di kediaman Megawati.

Dalam suratnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang pada 21-28 Februari 2025. 

Sumber: