Radarcirebon.com, CIREBON - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kecamatan Mundu April lalu itu membawa dampak. Sedimentasi yang selalu membuat jengkel ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui BBWS dengan normalisasi sungai. Total pengerjaan fisik Rp5,3 miliar. Baru saja dimulai, ditargetkan rampung sebelum Desember.
Pada 13 April, saat kepala negara berkunjung, nelayan Kecamatan Mundu berkeluhkesah soal solar dan kondisi sungai. Lumpur atau sedimentasi yang bertahun-tahun tak disentuh menyulitkan nelayan untuk menyadarkan perahunya. Akses keluar-masuk jadi terganggu. Berawal dari kunjungan mantan walikota Solo itu, penanganan Sungai Mundu jadi prioritas.
"Ada 10 tahunnya belum dikeruk. Akibatnya, kapal sulit masuk. Kalau dipaksa, kipasnya pada putus karena kena lumpur dan batuan," tutur nelayan di sana, Taryudi (40).
Aktivitas nelayan jadi jantung perekonomian masyarakat sekitar. Sekitar 1.300-an nelayan di Kecamatan Mundu menggantungkan hidup dari melaut. Bahan bakar solar dan lalu lintas perahu dari sungai menuju pantai jadi nadi yang tak terpisahkan. Nelayan sudah menunggu lama pengerjaan fisik ini. Minimal dilakukan normalisasi dengan pengerukan lumpur pada dasar sungai.
BACA JUGA:Putra Siregar Sebentar Lagi Bebas dari Rutan, Berikut Ini Kasus yang Melimpanya
Kamis kemarin (18/8) penandatanganan kesepahaman bersama tanda proyek fisik itu dimulai. Pembangunan pengaman muara Sungai Mundu itu nilainya Rp5.310.550.000. Dikerjakan 18 Agustus dan rampung 31 Desember 2022. Selama 136 hari kerja, untuk sungai sepanjang sekitar 800 meter.
"Saya menuntut tidak hanya tepat waktu. Tapi harus lebih cepat. Kalau bisa sebelum Desember sudah selesai. Agar tahun baru sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar," kata Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Dr Ismail Widadi ST MSc kemarin (18/8).
CV Sokajaya Utama -kantor pusat di Kota Banjar- terpilih sebagai pemenang tender. Kontrak kedua, yaitu supervisi pembangunan pengaman muara Sungai Mundu dilakukan PT Sri Agung Jaya. Nilai kontraknya Rp415.584.000. Selain normalisasi, meliputi beberapa pekerjaan lain. Yakni penguatan tanggul, perbaikan bangunan lama, landscaping, penataan drainase dari pemukiman dan beberapa kegiatan pendukung lain.
Ismail Widadi menjelaskan anggapan sungai baru akan dinormalisasi ketika telah dikunjungi Presiden. Ia bilang, ada beberapa kategori sungai masuk sebagai kategori prioritas perbaikan. "Pertama dari instruksi Presiden, kedua suara rakyat atau Komisi V DPR yang menjadi mitra kami di kementerian. Ketiga, dari Kementerian PUPR," ungkap Ismail.
BACA JUGA:Nobar Sayap-Sayap Patah, GP Ansor Kabupaten Cirebon Sampaikan Pesan Ini
Ia menambahkan, pengerjaan dilakukan bukan hanya di sungai. Tapi di wilayah sekitarnya. Kontruksi hingga tanggul di sisi kiri dan kanan menggunakan material baru. Bahkan BBWS, kata Ismail, menyediakan anggaran lebih hingga Rp7,5 miliar untuk proyek ini. "Kita kerjakan tidak sederhana, tapi sampai dengan penataan di sekitarnya," jelas Ismail.
Proyek fisik ini rentan mengganggu aktivitas keluar-masuk perahu nelayan. Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Uki SSos MSi bilang, BBWS mengedepankan koordinasi agar para nelayan tetap bisa beraktivitas dengan normal selama proses pengerjaan berlangsung. "Sebelumnya kami juga lakukan pra/sosialisasi kepada masyarakat," terang Uki.
Motode pengerjaan tanggul, imbuh Uki, dilakukan di sisi kiri dan kanan secara bergantian. Sehingga aktivitas nelayan tetap bisa berjalan. Masyarakat juga diperkenankan memberikan masukan atau koordinasi jika dirasa proyek tersebut menganggu. Lalu akan dicari solusi bersama.
BACA JUGA:Inilah ManFaat Buah Naga, Salah Satunya Mengandung Kaya Vitamin C