"Algojo itu bukan militer aktif saja, tetapi memang digerakkan. Eksekutor juga dari masyarakat sipil," tuturnya.
Memang tidak ada data pasti soal jumlah orang yang dicap PKI lalu dieksekusi di Hutan Plumbon. Menurut Tsabit, keturunan orang-orang yang dieksekusi itu juga tidak mau terseret-seret persoalan.
Di antara anak cucu mereka tentu ada yang ingin menjadi abdi negara. Namun, penguasa Orde Baru menerapkan penelitian khusus (litsus) dan syarat bersih lingkungan bagi warga yang mau menjadi PNS. “Anak-anak kecil yang tak tahu masalah terkena imbas tidak bersih lingkungan," ujarnya.
BACA JUGA:Nasi Jimat Muludan Keraton Kanoman Cirebon, Dikupas Bapak Sindangkasih, Dicuci Perawan Sunti
BACA JUGA:Jawa Barat Ekspor Komoditas Agro Senilai 300.000 Dolar Amerika Serikat
Perlahan, para keturunan PKI mulai membuka diri saat pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI.
Pernyataan Sebagao Organisasi Terlarang di Seluruh Indonesia, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Komunisme/Marxisme-Leninisme.
"Baru ada keberanian sejak 2000 hingga sekarang. Ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," tuturnya Memang Semarang dan sekitarnya pernah menjadi basis suara PKI.
Pada Pemilu 1955, partai berlambang palu arit itu meraih suara mayoritas di ibu kota Jawa Tengah tersebut.
BACA JUGA:Nasi Jimat Keraton Kanoman Cirebon, Gabah Dikupas Satu per Satu Sambil Baca Salawat
BACA JUGA:Panjang Jimat Cirebon, Apa Saja yang Keluar Saat Arak-arakan, Simak Simbol-simbol Berikut
Artikel dari hasil penelitian mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang dipublikasikan dengan judul "Aktivitas Gerwani di Kota Semarang Tahun 1950-1965” mencatat PKI pada waktu itu memiliki 14 kursi di DPRD Semarang.