CIREBON, RADARCIREBON.COM - Konflik Keraton Kasepuhan Cirebon jauh dari kata selesai. Upaya mediasi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon, tidak bisa berjalan lantaran salah satu pihak tidak hadir.
Karena itu, Dewan Kalungguhan Keraton Kasepuhan Cirebon, R Udin Kaenudin meminta agar Pemda Kota Cirebon mengambil alih pengelolaan keraton, selama konflik belum dapat diselesaikan.
Menurut R Udin Kaenudin, konflik di Keraton Kasepuhan Cirebon bisa tuntas bila kembali membaca dan mempelajari sejarah. Bahkan, dirinya sudah mendapatkan update terbaru dari Leiden, Belanda terkait silsilah sultan.
"Update dari Leiden kita serahkan ke Pak Walikota. Jelas-jelas di situ siapa Alexander. Siapa Sultan Sepuh XI semuanya ada," kata Udin, saat dijumpai radarcirebon.com, Kamis, 24, November 2022.
BACA JUGA:Gosip Shalom Hamil dan Gugurkan Kandungan, Respons Wulan Guritno Mengenjutkan
Ditegaskan dia, Pemerintah Daerah Kota Cirebon selaku fasilitator penting untuk mengetahui fakta-fakta sejarah tersebut.
Sehingga, nantinya pemda sebagai fasilitator dapat mengetahui dan mendudukan perkara ini sebagaimana mestinya.
"Supaya melek sejarah dulu," katanya, sesaat setelah keluar dari Gedung Sekretariat Daerah, pasca walk out dari agenda mediasi lantaran pihak Sultan Luqman Zulkaedin tidak hadir.
Udin berharap agar Forkopimda membuat tim untuk mengecek, bangunan fisik dan uang juga bantuan yang masuk.
BACA JUGA:5 Tips Cari Pacar Mudah dan Masuk Akal, Jangan Kelamaan Jomblo
BACA JUGA:Sesar Baribis Majalengka Bisa Gempa Darat Seperti Sesar Cimandiri Cianjur, Begini Penjelasannya
"Yang benar katakan benar. Jangan sampai ada keos lagi. Keraton itu milik semua, bukan milik pereorangan," tandasnya.
Ditambahkan bahwa pihak Dewan Kalungguhan dan Sultan Aloeda II tidak keberatan bila keraton diambil alih sementara oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan melakukan pengelolaan.
"Silakan keraton ini dikelola oleh pemda sementara. Kan ada dinas kebudayaan dan pariwisata. Sementara, silakan ambil dulu," tuturnya.