Kenaikan ini tentunya memberatkan bagi nelayan karena hampir 70% komponen biaya operasional kapal dari BBM, sampai saat ini tidak ada solusi dan sangat membebani usaha di sektor ini.
"Ya kita bisa lihat, salah satu contoh, program maluku lumbung ikan nasional yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden, tidak ada gaungnya hingga kini dan bagaimana kelanjutannya juga tidak ada kejelasan baik dari KKP maupun dari Kemenko Marve" Tegas Hasbil.
Selain itu Program Kampung Budidaya yang berbasis komoditas ekspor dan pembangunan kampung perikanan serta Kampung Nelayan Maju hanya kegiatan yang dampaknya belum dirasakan selain dari penerimaan bantuan-bantuan dari Pemerintah.
BACA JUGA:Istri Kepala Desa di Kuningan Selingkuh, Bikin Geger Satu Kampung, Warga: Indit Sia, Indit!
Kegiata Bulan Cinta Laut yang dicanangkan KKP di beberapa daerah dan dihadiri oleh Presiden merupakan program yang bagus karena untuk kebersihan laut dan pantai dari sampah.
Namun ke depannya bagaimana ini bisa terkoordinasi dengan baik karena harus melibatkan banyak unsur baik pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023, sebaiknya fokus kepada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Program Perikanan Terukur, Kampung Budidaya, Kampung Nelayan dan Bulan Cinta Laut harusnya didrive menjadi program revolusi yang agresif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umunya.
"Sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023 fokus kepada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," tutup Hasbil.