KEJAKSAN - Persoalan Pasar Mambo makin meluas. Kini giliran para pedagang Pasar Mambo mempertanyakan kebijakan pemerintah kota yang dinilai pilih kasih. “Kalau ini dibongkar, disana juga harus dibongkar. Jl Sukalila Selatan, pedagang kembang, pigura juga di bantaran sungai. Malah di sana jadi tempat tinggal juga,” ujar pemilik kios cukur rambut, Aras Yadi (39). Yadi heran, sebab selama ini yang selalu diobrak-abrik hanya Pasar Mambo, sedangkan pedagang lain yang sama-sama berada di bantaran Sungai Sukalila tidak pernah tersentuh teguran ataupun peringatan dari pemkot. Menurutnya, kebijakan pemkot terhadap Pasar Mambo sangat tidak adil. “Kok cuma disini yang di obrak-abrik?” tanya dia. Soal berakhirnya kontrak kerjasama antara pemkot dengan Koperasi Mambo Mulya, Yadi mengaku masih bingung lantaran belum tahu akan pindah ke mana. Pasalnya, alternatif relokasi di lantai 2 Pasar Pagi diprioritaskan untuk pedagang makanan dan minuman. Kendati demikian, tidak satu pun pedagang yang saat ini menyatakan minatnya direlokasi ke lantai 2 Pasar Pagi. Alasannya, kondisi di lantai 2 Pasar Pagi memang tidak terawat, tidak strategis, bau, tidak menjual dan kotor, sehingga tidak cocok untuk berjualan. “Difasilitasi saja nggak mau, apalagi dibiarin kayak gini,” ucapnya, saat ditemui Radar di kiosnya, Selasa (21/12). Lain halnya dengan Pengelola Rumah Makan Padang Minang Sepakat, Amran (38) yang tidak begitu mempermasalahkan habisnya kontrak Pasar Mambo. Meski menolak direlokasi ke lantai 2 Pasar Pagi, tapi pihaknya sudah memiliki lokasi alternatif untuk tempat berjualannya kelak ketika sudah digusur dari Pasar Mambo. Tapi, pihaknya masih berharap bisa bertahan di Pasar Mambo selama mungkin. “Sudah ada di Gunungsari (tempat baru). Mau dibongkar ya nggak apa-apa, nggak dibongkar ya syukur,” tuturnya. Terpisah, Ketua Koperasi Mambo Mulya, Agus Saputra, membenarkan belum adanya satu pun pedagang bersedia pindah ke lantai 2 Pasar Pagi. Seperti yang sebelumnya dikatakan, pedagang memang trauma berjualan di lahan relokasi yang disiapkan pemkot. Sebab, sebagian besar pedagang pernah mencicipi berjualan di lantai 2 Pasar Pagi dan mengalami kebangkrutan. “Saya kira nggak ada satu pun pedagang yang mau pindah ke sana (lantai 2 Pasar Pagi),” ujarnya. Menurut Agus, hingga kemarin pihaknya belum pernah diajak bicara oleh pemkot ataupun DPRD, apalagi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani persoalan Pasar Mambo. Padahal, harapan saat dikirimkannya surat resmi ke pemkot dan ditembuskan ke DPRD, kemudian akan ditindaklanjuti dengan mempertemukan pedagang dengan pihak-pihak terkait. Tetapi, harapan itu tinggal harapan, sampai kemarin jangankan adanya pertemuan dengan pedagang, surat yang dikirimkan pun belum dibalas. Kondisi yang ada saat ini, kata Agus, berbanding terbalik dengan saat Pasar Mambo pertama kali akan dibangun. Saat itu dari orang nomor 1 sampai pejabat level terendah, ramai-ramai masuk dalam Kelompok Pekerja Penataan PKL. Bahkan pokja tersebut juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi PKL serta persatuan pedagang pasar. Penugasan untuk Pokja tersebut juga dituliskan dalam surat penugasan yang dikeluarkan walikota tanggal 2 Juni 2004. Kemudian ada juga rekomendasi DPRD nomor 511.23/270-DPRD CRB tertanggal 3 Desember 2004 “Aneh, sekarang pada ke mana? Dalam membuat rekomendasi, kami juga sekarang tidak dilibatkan. Ada apa dibalik semua ini?” tanya dia. Dalam kesempatan itu, Agus juga menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM), Rohedy Yoedhi, yang menyebutkan tidak ada tawar menawar lagi untuk lahan relokasi bagi pedagang. Sebelumnya di koran ini, Yoedhi juga menjanjikan akan melakukan pemantauan secara informal maupun formal. “Belum ada (monitoring). Mungkin saya-nya yang nggak tahu, atau memang nggak datang ke sini. Kemarin sih memang ada dari bidang Koperasi (Disperindagkop UKM), tapi nggak bicara soal Pasar Mambo. Yang diobrolin malah soal RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Mambo Mulya,” bebernya. (yud)
Kategori :