Terkait penguasaan lahan tersebut, Carkaya mengaku tidak yakin keabsahan kepemilikannya. Sebab, ada dugaan membeli dengan cara yang tidak sesuai prosedur.
“Karena kami tidak yakin itu tidak jelas kepemilikannya. Ada dugaan mereka membeli tanah pakai dokumen orang untuk membeli dan dihibahkan,” ungkapnya.
Hal lain yang dipertanyakan adalah terkait dengan pembangunan jembatan di tanah negara. Padahal tidak boleh dimiliki atau dikuasai, kecuali ada surat dari Kementerian ATR/BPN.
“Apakah itu ada suratnya? Mereka membangun galangan kapal, pelabuhan, katanya semacam jetty atau dermaga. Pertanyaannya, itu sudah ada izinnya belum? Rakyat, publik harus tahu. Surat-surat itu, harus ada kalau mau membangun. IMB dari Pemda Indramayu. Kalau tidak ada, suruh tutup oleh Satpol PP,” beber Carkaya.
BACA JUGA:Cirebon Pernah Menderita Karena Gempa, Jangan Disepelekan Walau Hanya 3,2 SR
Keberadaan dermaga, sambung dia, berkaitan dengan ZEE laut. Kemudian lokasinya sangat eksklusif dan mengundang kecurigaan.
“Jangan-jangan kalau jembatannya dibangun dan menyambung ke Al Zaytun, ada praktek TPPO. Kenapa begitu? Karena terlalu eksklusif. Orang luar tidak boleh tahu. Kawan-kawan yang di Eretan, di Sukra, kita boikot itu pembangunannya,” tegas dia.
Ditambahkan Carkaya dalam orasinya adalah dugaan petinggi Al Zaytun yang dilaporkan atas kasus pemerkosaan. Hal itu juga harus dibuktikan secara hukum apakah bersalah atau tidak.
“Yang viral lagi, seorang petinggi di Al Zaytun dilaporkan atas kasus pemerkosaan. Silakan buktikan kalah tidak salah, kalau salah penjarakan,” tegasnya.
Setelah orasi tersebut, massa peserta demo dari Forum Indramayu Menggugat kembali terlibat aksi saling dorong dengan polisi, karena ingin mendekat ke gerbang Mahad Al Zaytun.