Salah satunya adalah beban gaji yang nilainya mencapai Rp 4 miliaran setiap bulannya. Tentu, itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan.
"Tapi kan bukan itu (pangan), guru ada gaji. Tertutup tidak ini, karena diblokir," tuturnya.
Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang meminta agar wali santri yang belum memenuhi kewajibannya untuk biaya pendidikan, agar tidak melakukan pembayaran dengan sistem transfer.
"Maka tadi sudah diterangkan, ketika ada wali santri hendak mengirim kewajibannya, jangan dimasukan ke rekening bank," katanya.
BACA JUGA:Soal Penyelesaikan Al Zaytun, Begini Saran dari Dirjen HAM Kemenkumham
Sebab, sambung dia, ketika ditransfer lewat rekening bank, tentu akan ikut terkena blokir dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.
"Ke-blokir lagi nanti. Jangan lewat rekening. Sekecil apapun, antar tunai. Nanti kita nggak bisa belanja ini itu," tuturnya.
Karena itu, syekh menginstruksikan agar sementara rekening masih diblokir, agar pembayaran apapun dilakukan dengan tunai.
"Karyawan gajinya tidak bisa terbayar. Guru, itu satu bulan bukan ratus juta. Miliar. Karyawan juga begitu," tuturnya.
BACA JUGA:Lengkap dengan Akses Transportasi, Kawasan Rebana Bakal Serap 4,49 Juta Pekerja
Dikatakan syekh, pemblokiran oleh PPATK diharapkan tidak berlama-lama. Sebab, Mahad Al Zaytun adalah lembaga pendidikan yang memerlukan operasional termasuk gaji.
Bila pemblokiran dilakukan terlalu lama, tentu akan membuat perjalanan pendidikan terganggu. Termasuk untuk gaji karyawan, hingga guru.
"Kalau lama-lama diblokir, otak ini muter juga. Tapi, untung saudara masih ada yang nunggak," ungkapnya.