CIREBON, RADARCIREBON.COM – Sungguh memprihatinkan, ada 400 lebih ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Cirebon yang kondisinya rusak parah.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Diksar) Dinas Pendidikan Kabupaten, Ade Kandar Ssos, sejauh ini kondisi sarana dan prasarana pendidikan memang tidak seimbang antara sekolah yang ada dengan anggaran yang tersedia.
Pada tahun anggaran 2023 ini, hanya ada beberapa lokus saja yang dijadwalkan mendapat kucuran anggaran pemerintah. Totalnya di kisaran 105 paket.
“Kita tidak memungkiri, ruang kelas yang dalam kondisi rusak parah, totalnya ada 400 an. Itu di luar dari klasifikasi kerusakan ringan.”
BACA JUGA:Sidak Penyaluran LPG, Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok Aman di Bandung
“Dan, tahun ini ada anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana di beberapa sekolah," kata Ade, dilansir dari Harian Umum Radar Cirebon, Selasa 1 Agustus 2023.
Menurutnya, anggaran perbaikan sarana dan prasarana itu terdiri dari berbagai sumber. Mulai dari DAK, Pagu Indikatif Sektoral (PIS), Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) hingga Pokir Dewan.
Di anggaran dari PIS, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tercatat hanya ada 8 sekolah. Itu diperuntukan untuk rehab. Nilainya Rp1,4 miliar.
Kemudian untuk rehab dari PIK diperuntukan untuk 10 sekolahan. Selain rehab gedung sekolah, juga rehab jamban untuk 4 sekolah.
BACA JUGA:Diduga Api dari Tungku Pembakaran Pembuatan Tempe, Dua Rumah di Jalaksana Terbakar
“Ada juga pembangunan jamban baru untuk 16 sekolah. Ruang kelas baru (RKB) 1 sekolah. Mebeler sekolah 1. Total nilai anggaran PIK sebanyak Rp1,9 miliar,” ungkapnya.
Sementara dari pokir DPRD, menurut Ade, rehab sekolah cukup banyak. Ada 43 sekolah. Kemudian rehab jamban untuk 9 sekolah. Dari pokir ini, RKB pun cukup banyak. Ada 5 sekolah.
Selanjutnya pembangunan jamban untuk 17 sekolah. Perpus 1 sekolah. Rehab kantor 1, yakni SDN 2 Warujaya, Depok.
“Pokir DPRD ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp11,1 miliar,” tuturnya.
BACA JUGA:Rocky Gerung dan Refly Harun Dilaporkan ke Polisi, Polda Metro Jaya: Ditkrimsus yang Tangani
Sementara anggaran DAK, nilainya lebih besar, Rp14 miliar. Anggaran ini, dialokasikan khusus bagi 11 sekolah. Untuk revitalisasi.
Nantinya, ke 11 sekolah ini, tidak akan mendapatkam bantuan dari DAK lagi selama lima tahun.
“Makanya, kualitas pembangunan sekolah harus diperhatikan. Jangan asal-asalan," tegasnya.
“Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan rehab bisa menarik kepercayaan publik, agar orang tua siswa bisa menyekolahkan anaknya di SD Negeri,” harapnya.
BACA JUGA:Sambil Pake Peci Hitam, Panji Gumilang Hadiri Panggilan Bareskrim Polri
Ade pun menyoroti, terkait SDN 1 Mulyasari. Yang belakangan viral mengingat hanya memiliki 1 siswa baru.
Sebenarnya kondisi itu sudah sering terjadi disana. Karenanya, kedepan Disdik akan mempertimbangkan untuk melakukan langkah.
“Apakah dilakukan merger atau seperti apa. Masih kita pertimbangkan. Tapi, saat ini kemungkinannya akan dilakukan kelas jauh.”
“Ini sebagai antisipasi, barangkali kedepannya angka sekolah disana membludak," imbuhnya.
Sebelumnya, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD tahun 2023 menjadi sorotan. Pasalnya, banyak sekolah yang hanya mendapatkan peserta didik baru, di bawah 20. Paling parah, ada yang hanya mendapatkan satu orang siswa saja.
Hal itu, menjadi sorotan anggota dewan. Salah satu penyebabnya bisa jadi, karena minimnya inovasi, yang dilakukan pihak sekolah.
“Selain itu, performa sekolah tidak enak dipandang. Kumuh. Mutu kualitas pendidikannya kurang,” pungkasnya. (sam)