Kerugian Mencapai Rp600 M

WIDASARI - Banjir yang merendam hampir seluruh wilayah Indramayu, menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut dipaparkan Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono dan Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan, Minggu (26/1). Kehadiran Menko Kesra di Kabupaten Indramayu, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan kerja memantau perkembangan banjir di daerah. Agung Laksono yang tiba di stasiun kereta api Jatibarang, Minggu (26/1) pagi, menyempatkan diri berkunjung ke lokasi pengungsian dan dapur umum korban banjir di Desa Leuwigede Kecamatan Widasari. Dalam kesempatan itu, Menko Kesra juga menyerahkan bantuan untuk disalurkan kepada korban banjir. “Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir ini, mencapai lebih dari Rp600 miliar,” jelas Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah. Ia memaparkan, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Indramayu selama lebih dari sepekan, diperparah besarnya kiriman hujan dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang membentang di wilayah Indramayu. Dari 26 sungai besar, airnya masuk dengan debit yang cukup tinggi. Seperti halnya sungai Cipunegara di wilayah Indramayu bagian barat, dan sungai Cimanuk di wilayah Indramayu bagian timur yang terbagi melalui aliran sungai Sindupraja, sungai Cipelang, dan sungai Cimanuk yang membentang ke arah kota. Dengan durasi hujan yang terjadi sepanjang hari, membuat saluran tidak lagi mampu menampung debit air. Hingga akhirnya air meluber dan menyebabkan banjir. “Tercatat lebih dari 80 ribu rumah warga dan lebih dari 93.000 hektare sawah yang terendam. Selain itu, banjir juga merendam 19 ribu hektare tambak, merusak lebih dari 30 kilometer tanggul, dan merusak sejumlah perkantoran,” papar bupati. Bupati menegaskan, selama ini Pemda sudah berupaya mengurangi dampak banjir. Dalam penyaluran bantuan terhadap para korban banjir, Pemda mengalami kesulitan. Kesulitan itu dikarenakan terdapat lokasi-lokasi yang belum bisa dijangkau akibat keterbatasan sarana untuk menembus lokasi terisolir. Untuk itu ia berharap agar Menko Kesra bisa memberikan bantuan. Selain itu, juga diharapkan bisa membantu melakukan rehabilitasi setelah bencana banjir, terutama perbaikan jalan yang dijadikan sebagai akses transportasi. Bupati juga memohon bantuan untuk pengerahan 10 bekho dari Menko Kesra dan Gubernur Jawa Barat. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, Indonesia merupakan wilayah yang terletak di kawasan “cincin api”. Maka semua pihak harus melakukan berbagai langkah antisipasi, dan upaya itu dapat dilakukan melalui tindakan tanggap darurat yang salah satunya melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia menambahkan, langkah lain yang juga perlu dilakukan adalah penguatan waduk dan kapasitas bendungan. Menurutnya, dengan kapasitas bendungan yang memadai maka akan mampu menahan dan mengalirkan debit air. Begitu juga sebaliknya. Selain faktor alam, manusia juga menjadi salah satu faktor penentu lainnya. “Untuk banjir ini, masih bisa ditangani kabupaten. Status bencana ini nasional atau daerah, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah perhatian yang diberikan pemerintah, dan kita harus meminimalisir timbulnya korban jiwa,” tutur Agung Laksono. Terkait pembentukan BPBD, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan mengemukakan, pada tahun ini seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dibentuk BPBD. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah awal antisipasi dalam penanggulangan bencana. “Saat ini BPBD sudah terbentuk di 13 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Daerah lain yang belum membentuk BPBD akan dibentuk pada 2014 ini,” ungkapnya. (cip)