Banyak Daerah Pengelolaan Asetnya Bermasalah

MAJALENGKA-Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Barat Ir Cornell Prawiradiningrat mengatakan, hampir di semua provinsi di seluruh Indonesia anggaran tidak berpihak pada kepentingan publik karena anggaran habis tersedot untuk belanja pegawai. \"Yang lebih parah lagi, sudah anggaran kecil buat rakyat seperti jamkesmas, Kredit Usaha Rakyat, beasiswa orang miskin dll. Semua anggaran itu tidak utuh, karena adanya penyimpangan,\" kata Cornell saat menjadi pembicara dalam acara saresehan sosialisasi Undang-Undang Desa di Gedung Islamic Center Kabupaten Majalengka, Minggu (2/2). Menurut dia, permasalahan lainnya yang terjadi di pemerintahan kabupaten maupun provinsi kebanyakan menganggap BPK itu sebagai lembaga pencari-cari masalah. Padahal BPK tidak seperti itu. \"Kita ingin agar dalam setiap laporan keuangan setiap pemerintah daerah itu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) bukan Wajar Dalam Pengecualiaan (WDP) seperti pada umumnya,\" tuturnya. Menurut dia, di antara penyebab laporan tidak mendapatkan WTP, karena memang dalam penggunaan anggaran masih banyak persoalan termasuk dalam pengelolaan aset yang dimilikinya. \"Pengelolaan aset itu hampir semua daerah bermasalah. Ini harus segera diperbaiki secepatnya, agar dalam laporan nanti ada peningkatan menjadi WTP,\" sarannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka, Edy Noor Sujatmiko tidak menampik untuk Kabupaten Majalengka bahwa belanja tidak langsung pada APBD nya masih belum proporsional. \"Kita akui bahwa belanja pegawai itu tinggi. Karena memang jumlah PNS di Majalengka mencapai angka 14 ribu dan penerima sertifikasi guru 8 ribu orang serta tingginya Alokasi Dana Desa (ADD). Ketiga anggaran itulah yang menyedot anggaran menjadi tidak seimbang,\" tuturnya. Tapi meski demikian, permasalahan itu secara bertahap akan segera disesuaikan di antaranya saat ini banyak pegawai yang mengalami pensiun. \"Kalau dipresentasikan APBD Majalengka saat ini belanja tidak langsung 63,37 persen sedangkan belanja langsung 37 persen,\" ucapnya. Mengenai APBD tahun 2014 ini, sambung dia, sebanyak Rp1,9 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp104 miliar. Besarnya APBD Majalengka itu dikarenakan kemampuan pemda menarik anggaran dari Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk pembangunan di Majalengka. \"Kalau dirincikan APBD 2014 bisa sebesar itu, bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp280 miliar yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pengairan, kesehatan dan pendidikan. Lalu, Rp120 miliar dari APBN untuk alokasi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan,\" ungkapnya.(har)