JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Keadilan diharapkan dapat ditegakkan dalam mengungkap dugaan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami percayakan sepenuhnya pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 3 November 2023 malam.
MKMK akan menyampaikan putusan soal pemeriksaan etik hakim konstitusi pada Selasa 7 November 2023 mendatang.
Pemeriksaan etik tersebut terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia minimal capres dan cawapres.
BACA JUGA:Luar Biasa! Diskominfo Jabar Raih Tiga Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2023
Hasto menyebut MK adalah benteng penjaga demokrasi sehingga keberadaannya tidak boleh dikebiri oleh tangan-tangan kekuasaan.
“MK adalah benteng demokrasi sehingga tidak boleh dikebiri,” ujarnya.
Menurut dia, tidak boleh ada satu pun pihak yang memanipulasi putusan MK untuk kepentingan sendiri.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.
"Sebenarnya kalau ahli, para pelapor ahli semua," kata Jimly saat ditemui di Gedung II MK, Jakarta, Jumat 3 November 2023 malam.
BACA JUGA:Pelajar SMP Asal Plumbon Ditemukan Tewas Gantung Diri, Diduga Depresi
Jimly menuturkan bahwa tidak sulit untuk membuktikan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim terkait dengan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
"Apalagi, kami sudah memeriksa CCTV. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali? Kenapa ada kisruh internal? Beda pendapat kok sampai keluar (publik)?" kata Jimly.
Ketua MKMK itu mempertanyakan informasi rahasia yang bocor kepada publik. Hal tersebut membuktikan adanya masalah.
"Tentu ada masalah kolektif, ini sembilan hakim ada masalah. Ada soal pembiaran, ada soal budaya kerja," kata Jimly.