Diterangkan, hak asuh untuk anak antara lain kebutuhan fisik-biomedis meliputi antara lain pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, rekreasi dan bermain.
“Asih adalah kebutuhan emosional dan kasih sayang. Sedangkan asah adalah kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak,” katanya.
Terkait dengan BKB HIU Eni menyampaikan akan lebih memberdayakan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang sudah terbentuk.
BACA JUGA:Tidak Hanya Jawa Barat, Ridwan Kamil Dimandati Partai Golkar Maju di Pilkada DKI
“Ini merupakan PR besar, setiap keluarahan dan desa di Kabupaten Cirebon harus segera dibentuk kampung Keluarga Berkualitas,” tanas Eni.
Eni beralasan, karena kampung Keluarga Berkualitas tersebut menjadi wadah dari unsur pendukung lainnya, yakni ada Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sehingga sangat diperlukan kehadirannya di masing-masing desa/kelurahan.
Sementara Mia Wadini dari BKKBN Provinsi Jabar menambahkan, melalui BKB HIU para orang tua bisa mendapatkan penjelasan terkait pengasuhan yang benar, terutama yang krusial adalah saat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Mia juga menerangkan hubungan BKB dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting yang dianggap efektif, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA:Danlanal Cirebon Tinjau Langsung Gladi Bersih Latihan Pengamanan Obvitnas PLTU Cirebon 1
Sebagai komitmen dan tindaklanjut dari launching BKB HIU, perwakilan dari BKKBN Jabar, pejabat DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, TP PKK, pejabat Kemanag, pejabat lintas sektoral dan lainnya, mitra BKKBN, termasuk dari IPKB, menandatangani dukungan BKB HIU tersebut di aula DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Kamis, 23 November 2023. (*)