JAYAPURA, RADARCIREBON.COM – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua hingga saat ini belum juga mau melepas Pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehrtens.
Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB Papua saat berada di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 silam.
Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan pola yang dilakukan untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens masih tetap sama, yaitu negosiasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemda Nduga.
BACA JUGA:Penting Untuk Diamankan, Dijaga dan Dirawat, DPRD Kota Cirebon Dorong Digilatisasi Arsip
BACA JUGA:Jelang Musim Hujan, DPRD Kota Cirebon Mendorong Normalisasi Kali Kriyan
Karena itu, dia menegaskan tidak ada pengerahan pasukan untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens.
"Selain itu juga, prajurit TNI yang bertugas di wilayah itu lebih mengedepankan kegiatan atau operasi teritorial guna meningkatkan kepercayaan kepada aparat keamanan," kata Izak Pangemanan di Jayapura, Kamis.
Dia menegaskan bahwa upaya negosiasi lebih dikedepankan guna meminimalisasi jatuhnya korban, khususnya dari kalangan masyarakat.
Untuk itu, Pangdam berharap Egianus Kogoya dan kelompoknya segera melepaskan sandera agar yang bersangkutan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya.
BACA JUGA:Jalan Tol Cipularang Lumpuh Akibat Aksi Demo Buruh Tuntut Revisi UMK
Dari laporan yang diterima, lanjut Pangdam, kondisi sandera yang berprofesi sebagai pilot dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga kesehatannya.
"Pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera sejak tanggal 7 Februari 2023 itu memang sudah 10 bulan bersama KKB pimpinan Egianus yang menyanderanya sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan," kata Mayjen Izak.
Pangdam berharap Egianus dan kelompoknya segera membebaskan sandera itu karena tidak ada untungnya penyanderaan tersebut bagi mereka.
Apalagi aparat keamanan juga tidak akan melakukan pengejaran atau operasi militer untuk membebaskan sandera tersebut.
"Kami tidak mau masyarakat terdampak bila dilakukan operasi-operasi tersebut," tegas Pangdam. (*)