Yaitu, area Monju Bandung harus bersih dari Pedagang Kaki Lima alias PKL. Menurut Bey Machmudin, menjaga dan merawat fasilitas di area Monju adalah kewajiban bersama.
"Saya ingatkan jaga kebersihannya, PKL tidak boleh ada yang masuk. Ini tantangan kita bersama bahwa kita mampu menjaga kebersihan fasilitas publik yang kita miliki," ujarnya dilansir dari JPNN.com, Jumat (29/12/2023).
BACA JUGA:Gempa Bumi Guncang Pangandaran, Kantor KUA dan Rumah Warga Rusak
BACA JUGA:Monumen Perjuangan Rakyat Jabar Direvitalisasi, Bey: Mari Rawat Bersama-sama
Di samping itu, Bey mengatakan, bahwa warga Kota Bandung bisa memanfatkan Monju semaksimal mungkin. Terutama pada momen liburan tahun baru yang sudah ada di depan mata.
"Ini kan lokasinya sangat strategis dan diresmikan menjelang tahun baru (2024) pasti dengan publikasi akan banyak masyarakat yang ke sini. Karena ini menurut saya cukup bagus, cukup baik, ada teater, tempat untuk pameran,” tuturnya.
Sementara itu, terkait manajemen parkir dan tata tertib di luar area Monju, Bey Machmudin menyerahkannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Dia berharap, penataan dan pengelolaan parkir serta situasi dan kondisi di luar area Monju diperhatian dengan baik.
"Manajemen parkir biar (diatur) Pj Wali Kota Bandung. Yang jelas ini parkirnya free,” jelasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat Indra Maha menjelaskan bahwa revitalisasi Monju telah menghabiskan anggaran sebesar Rp23,8 miliar.
Adapun sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa barat pada tahun anggaran 2023.
"Revlitasai Monju sekarang ini dananya 23,8 miliar dari APBD, luas areanya kira-kira 31 ribu meter persegi dari atas monumen itu kan kita ganti lantainya, sampai ke bawah berbatasan dengan monumen COVID-19," tutur Indra.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa, proses revitalisasi Monju berlangsung sejak awal 2023. Setelah selesai di penghujung tahun langsung diresmikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.
Indra mengatakan, kewenangan untuk mengelola area dalam tempat nongkrong di Bandung paling strategis ini masih dipegang oleh Pemprov Jawa Barat.
"Itu kalau yang wilayah monumen perjuangan punya provinsi, tapi yang jalan itu kewenangan Kota Bandung makanya kalau parkir dan segala macam itu di Kota Bandung,” pungkasnya.