Bawasprov Gerakkan Sejuta Relawan,Harminus : Kuningan Paling Tertib dalam Pengawasan pelanggaran

KUNINGAN – Dalam upaya mendongkrak angka partisipasi masyarakat menghadapi pileg 9 April mendatang, Bawaslu Provinsi Jabar gencarkan gerakan Sejuta Relawan. Kemarin (13/2) di Tirta Sanita Hotel, para pengawas pemilu tingkat kabupaten dan kota se-Jabar dikumpulkan guna mengikuti Bimtek Pokja gerakan tersebut. “Sekarang ini kita adakan bimtek bagaimana merekrut para relawan untuk kemudian kita bekali. Lalu kita bahas polanya seperti apa, ruang kerjanya seperti apa dan lingkupnya apa saja. Sehingga nanti kita serentak melakukan hal yang sama,” jelas Ketua Bawaslu Provinsi Jabar, Drs Harminus Koto di sela kegiatan. Dijelaskannya, gerakan sejuta relawan pengawas pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. “Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement),” terangnya. Istilah sejuta relawan bukanlah menunjukkan jumlah, tapi menurutnya, betapa besar dan massifnya gerakan tersebut. Siapa pun, terutama mereka yang memiliki jiwa sosial dan pengabdian pada masyarakat, negara dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan. Lebih jauh, Harminus Koto mengatakan bahwa relawan tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Sebab sesuai dengan istilahnya, relawan, mereka mengabdikan diri untuk terlibat aktif mengawasi pelaksanakan pemilu secara sukarela. Hanya saja nanti, mereka akan mendapatkan sertifikat yang langsung ditandatangani Ketua Bawaslu RI . “Relawan pengawas pemilu ini direkrut dari kalangan pelajar SMA kelas 3 dan mahasiswa semester awal. Mereka merupakan pemilih pemula yang masih suci. Nanti mereka akan melihat praktik pemilu yang sebenarnya dan bertindak sebagai insan masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemilu,” jelasnya. Namun demikian sebelumnya mereka akan diberikan pembekalan. Etika kerja, wilayah kerja serta hal-hal lainnya bakal diinformasikan agar paham dalam menjalankan tugasnya. Sekilas mengenai tugas relawan, Harminus Koto menyebutkan, seorang relawan pengawas pemilu memiliki tugas mencari dan menggali informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Hasilnya nanti dilaporkan ke PPL atau panwas kecamatan. Tujuan inti dari gerakan sejuta relawan tersebut, tambah dia, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Terlebih mereka sebagai pemilih pemula. Dia mengingatkan bahwa, pemilu bukan hanya milik penyelenggara dan peserta pemilu saja. Melainkan milik seluruh lapisan masyarakat. “Jadi ini merupakan kewajiban kita semua. Bagaimana agar melahirkan pemimpin yang berkualitas, anggota legislatif yang piawai dalam merumuskan kesejahteraan rakyat serta kualitas hidup,” tandasnya. Dalam merekrut relawan, menurut dia, tidak mengenal batas maksimal. Bila perlu sebanyak-banyaknya dan tidak ada pemaksaan. Dalam gerakan ini pun Bawaslu tidak mau membangun frame mencari kerja atau mencari upah. Sebab dengan begitu, banyak masyarakat yang nantinya terjebak politik pragmatis transaksional. “Meskipun tanpa upah dan fasilitas, alhamdulillah animo pelajar dan mahasiswa begitu tinggi. Ternyata mereka kurang mendapatkan informasi kepemiluan secara utuh. Makanya gerakan sejuta relawan ini besar manfaatnya,” ungkap Harminus Koto. Pihaknya membayangkan jika tiap provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia memiliki 1 juta relawan. Total pemilih pemula yang memiliki kesadaran dalam memilih tanpa terjebak politik transaksional, bisa mencapai 33 juta. Mereka akan terlibat langsung dalam proses bernegara. “Mereka itu cikal bakal. Patut diketahui, salah satu anggota Bawaslu RI sekarang itu berasal dari relawan. Sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman sejak dini dengan terlibat langsung menjadi relawan,” ucapnya. Dalam mengomentari tentang pelanggaran pemilu, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran yang mengarah pidana. Karena kebanyakan berkaitan dengan pemasangan atribut, maka sanksi yang harus diberikan pun berupa sanksi administratif. Namun dirinya merasa salut terhadap panwaslu tingkat kabupaten/kota yang berhasil menekan angka pelanggaran. “Dari puluhan kabupaten/kota di Jabar, tampaknya Kuningan yang kami nilai paling tertib dalam pengawasan pelanggaran. Ini patut diapresiasi,” sebutnya. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan Ujang Abdul Aziz MH merasa bangga dengan dijadikannya Kuningan sebagai tuan rumah bimtek. Terlebih mendengar ucapan ketua bawasprov yang menilai Kuningan paling tertib dalam pemasangan alat peraga kampanye. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua parpol atas kontribusinya sehingga panawas Kuningan terbaik dalam pemasangan alat peraga. Mudah-mudahan tetap konsisten seperti sekarang sehingga jadi percontohan kabupaten lain,” kata Ujang didampingi sekretaris panwas, Dudi Suryadi SH. (ded/opl)