Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyampaikan bahwa sebelum pemilu pada 14 Februari 2024, terlihat adanya tekanan terhadap pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga.
Setelah pencoblosan, desain kecurangan mulai dilakukan lewat Sirekap KPU. KPU awalnya menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, tetapi di dalam praktiknya dan sesuai dengan peraturan KPU, Sirekap bukan sekadar alat bantu.
"Di dalam praktik ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi, dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap.”
BACA JUGA:Ada Penawaran Istimewa di Informa Living Plaza Cirebon Jelang Idul Fitri
BACA JUGA:Gunakan Formasi 3-4-3, Ini Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia melawan Vietnam
“Jadi, ini lebih dari sekadar alat bantu. Apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan," kata Hasto.
Hasto juga menyampaikan temuan pakar IT bahwa sejak 14 Februari, ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar pukul 02.30 WIB, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515 kali di lebih dari 243.000 TPS.
Dia juga mengajak semua pihak melihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu ternyata mencapai 23,44 juta suara. "Dan ini terjadi penggelembungan suara," tegas Hasto.
BACA JUGA:Lanal Cirebon Gelar Tarhim Bersama Unsur Forkopimda di Masjid Jami Al Bahar
Sekretaris Jenderal TPN Ganjar-Mahfud itu menyampaikan pihaknya juga menggunakan data dari KPU lalu C1 plano yang dikirimkan para saksi, meskipun ada upaya-upaya secara sistematis agar C1 plano yang autentik itu tidak diterima oleh saksi 01 dan 03.
Namun, Hasto menyampaikan ada pergerakan masyarakat sipil yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap C1 plano tersebut.
"Dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir," tegasnya. (*)